Bukan untuk yang Merugi, Stafsus Erick Thohir Pastikan PMN Hanya untuk BUMN yang Dapat Penugasan

JAKARTA - Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan bahwa penyertaan modal negara (PMN) diberikan kepada BUMN untuk menjalankan penugasan dari pemerintah. Kata Arya, Menteri BUMN Erick Thohir telah mengubah paradigma tentang PMN.

"Tiga tahun ini kita, Pak Erick banyak mengubah pola-pola di PMN. PMN itu akan dilakukan kalau misalnya ada yang dilakukan berkaitan dengan penugasan. Yang berurusan dengan misalnya BUMN melakukan aksi korporasi pengembangan usaha," katanya dalam acara Ngopi Bareng BUMN, Kamis, 29 September.

Lebih lanjut, Arya mengatakan tahun PMN 2023 yang diterima sebesar Rp41,31 triliun. PMN ini diberikan kepada BUMN untuk menjalankan penugasan. Salah satunya, Hutama Karya yang mendapat tugas membangun Jalan Tol Trans-Sumatera.

"Kami menerima total Rp41,31 triliun. Itu HK Rp28,9 triliun. Penugasan untuk Jalan Tol Trans-Sumatera, kalau jalan tol itu tidak dibangun kami tidak dapat PMN. Itu ditugaskan negara, kalau tidak ditugaskan kami tidak dapat PMN. HK tidak perlu PMN. Tapi karena ditugaskan, HK diberikan PMN Rp28,9 triliun," jelasnya.

Lalu, kata Arya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN Rp10 triliun. PMN ini digunakan untuk menjalankan penugasan jaringan listrik, pembangkit EBT, dan listrik desa. Kemudian, PMN PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp1,75 triliun. Digunakan untuk pengembangan kapasitas radar, pesawat dan amunisi untuk kepentingan keamanan.

Selanjutnya, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp659,2 miliar. Digunakan untuk menjalankan penugasan pembaharuan alat di AirNav.

"Jadi dari total Rp41,31 triliun ini semuanya adalah penugasan. Bahwa aksi korporasi tidak ada di sini. Jadi kalau dibilang untuk BUMN rugi, enggak. BUMN rugi tidak diberikan. Ini semua penugasan. Kalau kami tidak ditugaskan kami tidak perlu PMN," ucapnya.

Selain PMN, Arya mengatakan BUMN juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp5,7 triliun. Namun, kata Arya, BUMN masih menunggu rapat lanjutan dengan DPR dan Kemenkeu terkait alokasi dana cadangan investasi tersebut.

"Kalau itu belum dialokasikan masih menunggu rapat lagi dengan DPR dengan Kementerian Keuangan," jelasnya.