Kemenkop UKM akan Percepat Penyaluran KUR 2023 demi Jaga Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) akan mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya untuk menjaga laju target pertumbuhan ekonomi yang sempat melambat.

"Dalam dua bulan ke depan, kami akan berupaya mengejar target pertumbuhan ekonomi, yang mana pemerintah akan mengandalkan stimulus fiskal, salah satunya dengan mempercepat penyaluran KUR," kata Menteri Teten dalam keterangan tertulis yang diterima VOI, Selasa, 7 November.

Teten mengungkapkan, ada sejumlah strategi yang dilakukan, di antaranya melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk mendorong penyalur KUR yang penyerapannya masih rendah, sehingga dapat memastikan target penyaluran KUR dapat tercapai sesuai komitmen yang ditetapkan.

Pemerintah, kata dia, juga membuka opsi sinergi penyaluran KUR dengan kebijakan antar kementerian/lembaga lain.

"Pemerintah berupaya melakukan relaksasi peraturan yang masih menimbulkan ketidakjelasan pelaksanaan di lapangan," ujarnya.

Di sisi lain, Kemenkop UKM juga mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Alsintan (KUA) untuk mendorong efisiensi penyaluran kredit/pembiayaan pada sektor pertanian.

"Itu didukung dengan optimalisasi pemerintah daerah untuk mengunggah data calon debitur KUR baru dan bekerja sama dengan penyalur KUR ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), serta mendorong penyalur KUR untuk melakukan extra effort melalui pelaksanaan weekend banking dalam penyaluran KUR," ucap Teten.

Berdasarkan data SIKP, realisasi penyaluran KUR hingga 7 November 2023 mencapai Rp204,17 triliun atau setara 68,74 persen dari target Rp297 triliun kepada 3,18 juta debitur.

Realisasi tersebut masih rendah mengingat pada saat ini sudah memasuki minggu kedua November 2023.

Sehingga penyalur harus mengejar target sekitar Rp92,82 triliun dalam waktu kurang dari dua bulan.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2023 mencapai 4,94 persen atau tak sampai 5 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

BPS menilai, penyebab lesunya perekonomian pada kuartal III 2023, yaitu dikarenakan konsumsi pemerintah yang mengalami kontraksi.

Tercatat, konsumsi pemerintah kontraksi 3,76 persen dengan distribusi 7,16 persen.

Diketahui, penyebab dari terkontraksinya konsumsi pemerintah lantaran adanya penurunan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bantuan sosial.

Ditambah pula adanya pergeseran pencairan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN), dari yang biasanya di kuartal III menjadi kuartal II.