LKPP Catatkan Realisasi Rencana Umum Pengadaan Rp810,92 Triliun hingga Oktober 2023

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki membuka rapat koordinasi nasional (rakornas) Pengadaan Barang dan Jasa 2023. Acara tahunan ini dihelat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa tahun ini memiliki tema 'Transformasi Pengadaan untuk Indonesia Maju'.

Dalam sambutannya, Teten menyampaikan LKPP telah mengungkapkan potensi pembelian produk dalam negeri yang signifikan dalam Rencana Umum Pengadaan, mencapai Rp810,92 triliun.

"Sebuah angka yang menggambarkan komitmen kita yang kuat untuk mendukung Pembelian Dalam Negeri dan pengembangan UMKM," jelasnya dalam pembukaan Rakornas Pengadaan Barang dan Jasa 2023, Selasa, 7 November.

Teten menyampaikan hingga 1 November 2023, telah tercatat kemajuan dengan realisasi pengadaan barang jasa (PBJ) UMKM sebesar Rp221,49 triliun dan produk dalam negeri (PDN) sebesar Rp.474,62 triliun.

Menurut Teten angka tersebut sangat memotivasi untuk terus memperkuat mekanisme pengadaan barang dan jasa. Serta meyakini bahwa pertemuan ini tidak hanya akan berdampak signifikan terhadap sektor pengadaan di Indonesia, tetapi juga menjadi katalis untuk perubahan yang lebih luas dalam pembangunan nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menyampaikan rakornas ini menjadi sebuah pijakan penting dalam upaya mendorong proses pengadaan barang jasa agar ke depannya dapat melanjutkan trend positif yang harus ditingkatkan bersama.

Hendrar mengatakan pada tahun 2022 terkait E-katalog atau katalog elektronik terdapat 2,4 juta produk dengan total transaksi sebesar Rp83,9 triliun, Sementara hingga 27 Oktober 2023 sudah mencapai 6,97 juta produk dengan total nilai transaksi Rp161,30 triliun.

"Pada tahun 2023 rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp1.174,56 triliun hingga 27 Oktober 2023 sudah mencapai Rp810,92 triliun, Jika kita hitung yang terealisasi RUP sudah mencapai 65,3% dari total yang direncanakan," jelasnya.

Hendrar berharap sisa RUP sebesar 34,7 persen yang belum terealisasi akan dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2023 dan optimis kinerja pengadaan barang jasa pemerintah di tahun 2023 akan catatkan angka yang lebih positif.

Menurut Hendrar realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada tahun 2022 tercatat di level 76 persen, Sedangkan di tahun anggaran 2023 hingga 27 Oktober realisasi produk dalam negeri mencapai 90 persen.

"Keterpihakan dalam pengadaan barang jasa untuk usaha mikro kecil koperasi (UMKK) di tahun 2022 tercatat sebesar 36,1 persen, sementara pada 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen meskipun target dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 minimal 40 persen," ucapnya.