JAKARTA - Program bagi-bagi alat masak listrik (AML) berupa rice cooker gratis yang dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terancam molor ke Desember. Padahal sebelumnya program ini akan mulai dibagikan pada bulan November.
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan untuk saat ini program tersebut masih dalam tahap pengadaan sebab revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) baru rampung akhir Oktober 2023.
"Sekarang prosesnya masih pengadaan. Ada di e-katalog. Belum dibagikan soalnya ini kan baru clear dengan Kementerian Keuangan," ujar Aca, sapaan akrab Agus Cahyoni sata ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat 3 November.
Untuk itu ia memastikan jadwal bagi-bagi ricecooker ini bisa mundur hingga akhur tahun ini karena masih menunggu proses pengadan.
"Tapi harus terbagi tahun ini. Kalau yang tahun ini sebelum Desember harus disalurkan, kalau enggak disemprit lagi," kata Aca.
Ia juga menegaskan pengadaan alat penanak nasi ini tidak tergantung hanya pada satu merk saja karena proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan diseleksi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Enggak ada tendensi merek A, B, C. Semua tergantung e-katalog, ada proses dan seleksinya. Tanya lkpp prosesnya," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merencanakan program bagi-bagi Alat Masak Listrik (AML) rice cooker rampung pada akhir tahun 2023.
Sedangkan verifikasi penerima rice cooker gratis ini ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, saat ini tengah berlangsung tahap verifikasi calon penerima agar program ini tepat sasaran.
BACA JUGA:
Dengan proses tersebut, Kementerian ESDM nantinya dapat mengetahui penerima yang sudah terhubung ke jaringan listrik PLN maupun yang belum tersambung.
"Sebelum distribusi itu penerimanya siapa, verifikasi siapa penerimanya itu juga akan kita lakukan. Jangan-jangan saya masuk list nanti diverifikasi oh gak layak. Yang diusulkan belum ada jaringan PLNnya buat apa. Di akhir bulan ini harapannya mudah-mudahan seluruh proses verifikasi selesai," ujar Dadan yang dikutip Rabu, 25 Oktober.
Terkait pengadaan barang, Dadan bilang proses tersebut telah dilakukan melalui lelang e-katalog dengan berbasis pada harga dan syarat lain seperti Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), berlabel SNI dan hemat energi.