Kental Isu Politik, Program Rice Cooker Tak Selesaikan Masalah Transisi Energi

JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program bagi-bagi alat masak listrik (AML) berupa rice cooker tidak menyelesaikan permasalah transisi energi di Indonesia.

Alih-alih ingin meningkatkan penggunaan energi bersih dan menekan impor elpiji, Bhima melihat bahwa program tersebut semata hanya untuk kepentingan politik saja.

"Nah, spesifik program rice cooker ini saya kira kental suasana politiknya, jadi ini kebijakan populis jelang pemilu," kata Bhima kepada VOI ditemui usai media briefing tentang "Gerakan Power Up Indonesia: Orang Muda Menagih Komitmen Iklim Calon Presiden" di Jakarta, Kamis, 19 Oktober.

Bhima mengatakan, program rice cooker bukan solusi atas permasalahan transisi energi. Sebab, kata dia, program tersebut tak menyasar masyarakat miskin.

"Yang menikmati salah sasaran, kan, bukan orang miskin, bukan saran penerima rice cooker, maka harus adanya pembatasan subsidi buat kelas menengah atas," ujarnya.

Dia menambahkan, apabila pemerintah ingin mengurangi defisit impor elpiji 3 kg, seharusnya anggaran yang ada bisa digunakan untuk hal lainnya, seperti untuk bangun transmisi atau keperluan pendataan subsidi.

"Kalau memang kelebihan beban (over supply) masalahnya agar daya listrik PLN terserap, kami tawarkan, tuh, industri yang ada di Jawa dan Bali suruh ditutup saja PLTU-nya kawasan industri yang mereka bikin itu, kemudian PLN masuk, karena oversupply pasti harganya akan lebih kompetitif untuk industri," tuturnya.

"Kalau Jawa dan Bali penuh listriknya karena permintaan lagi turun, bangun transmisi ke pulau Sumatera. PLN itu bebannya gede, loh, setiap 1 gigawatt (GW) over supply listrik PLN itu menanggung Rp3 triliun, nah sekarang over supply 7 GW, berarti sekitar Rp21 triliun beban finansialnya, engga bisa selesai deng rice cooker," tambah Bhima.

Lebih lanjut, kata Bhima, sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi solusi transisi energi di Indonesia, tapi bergantung dengan kebijakan yang diambil oleh pemangku terkait.

"Nah, jadi banyak, lah, yang bisa dilakukan gitu, jadi jangan loncat ke bagi-bagi rice cooker yang nggak rasional akhirnya," pungkasnya.