LKPP Catatkan Total Transaksi lewat E-Katalog Sebesar Rp161,3 Triliun hingga Oktober 2023

JAKARTA - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) mencatatkan hingga 27 Oktober 2023 transaksi melalui e-katalog atau katalog elektronik sudah mencapai Rp161,3 triliun, sementara pada tahun 2022 total transaksi sebesar Rp83,9 triliun.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, pencapaian transaksi tersebut diikuti dengan 6,9 juta produk yang sudah tayang di e-katalog hingga 27 Oktober 2023. Di mana pada tahun 2022 terkait e-katalog atau katalog elektronik hanya terdapat 2,4 juta produk.

"Jika di 2022 ada 2,4 juta produk tayang dengan total transaksi Rp83,9 triliun, alhamdulillah pada 27 Oktober 2023 produk tayang sudah mencapai 6,9 juta produk dan yang bertransaksi sudah mencapai Rp161,3 triliun," kata Hendrar dalam Rakornas Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah Tahun 2023, Selasa, 7 November.

Selain itu, Hendrar menyampaikan bahwa saat ini kinerja pengadaan barang atau jasa pemerintah secara nasional tengah berada pada tren yang positif tercermin dari realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) yang sudah mencapai 90 persen pada 27 Oktober 2023. Angka tersebut tumbuh jika dibandingkan dengan belanja PDN pada 2022 sebesar 76 persen.

"Kemudian pertumbuhan positif lainnya tercermin dari realisasi pengadaan barang jasa untuk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK) di tahun 2022 tercatat sebesar 36,1 persen, sementara pada 27 Oktober 2023 realisasinya sudah 37,6 persen meskipun target dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 minimal 40 persen," ucapnya.

Lebih lanjut, Hendrar menyampaikan, Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada 2023 sebesar Rp1.174,56 triliun.

Hingga 27 Oktober 2023, sudah mencapai Rp810,92 triliun atau sudah menembus 65,30 persen dari total yang direncanakan.

Hendrar berharap, sisa RUP sebesar 34,70 persen yang belum terealisasi akan dapat terpenuhi hingga akhir tahun 2023 dan optimistis kinerja pengadaan barang jasa pemerintah akan catatkan angka yang lebih positif.

Selain itu, Hendrar menyampaikan bahwa LKPP akan bersiap meluncurkan platform e-katalog baru yang didukung oleh PT Telkom Indonesia Tbk dan tidak hanya berfungsi sebagai pemilihan produk melainkan pengiriman hingga gerbang pembayaran mampu mengoptimalkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).

"Dalam new platform, katalog ini nantinya e-katalog akan berfungsi tidak hanya sekedar pemilihan produk melainkan pemilihan pengiriman hingga payment gateway yang dapat dimaksudkan dapat mengoptimalkan KKP maupun KKPD," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masuduki menyampaikan bahwa hingga 1 November 2023, realisasi Pengadaan Barang dan Jasa PBJ) UMKM telah mencapai Rp221,49 triliun.

"Ini angka sudah cukup bagus dibandingkan tahun sebelumnya, tapi masih harus kita perjuangkan. Dan kami juga terus melakukan upaya pendampingan untuk mereka, melakukan business matching," katanya.