JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam negeri akan terus bergelora. Pemerintah pun memberi perhatian besar terhadap sektor usaha ini. Karena itu, Jokowi menargetkan satu juta UMKM masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Jokowi juga meminta alokasi anggaran belanja barang/jasa kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan bahan usaha milik negara (BUMN) bagi UMKM harus mencapai sebesar Rp400 triliun Mei pada 2022.
"Saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp400 triliun di Mei. Segera juga dorong UKM-UKM di daerah masuk segera ke e-katalog. Masukkan sebanyak-banyaknya," kata Jokowi dalam pengarahan aksi afirmatif Bangga Buatan Indonesia (BBI) secara virtual pada Jumat, 25 Maret.
"Saya minta kepada Kepala LKPP Pak Anas, kemarin 50 ribu sudah loncak ke 161 ribu masuk e-katalog, akhir tahun harus bisa sampai tembus 1 juta lompatannya, harus begitu. Kepala daerah gubernur, wali kota, bupati ambil UKM-UKM kita yang baik-baik masuk ke e-katalog," sambungnya.
Permudah SNI untuk UMKM
Jokowi juga meminta pelaku UMKM dipermudah mendapatkan sertifikasi standar nasional Indonesia atau SNI. Sertifikasi SNI ini untuk mendorong banyak UMKM masuk ke e-katalog LKPP.
"Yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet, mahal bayar sini, bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin, dipermudah, biar semua bisa masuk ke e-katalog," ucapnya.
BACA JUGA:
Menurut Jokowi, dengan banyak UMKM yang masuk e-katalog juga aman meningkatkan keuangan negara. Termasuk juga memberikan kesejahteraan bagi UMKM itu sendiri.
"Kalau ktia semangat semua seperti ini, UKM kita tersenyum semua, UKM kita mau tidak mau berproduski, investasi lagi mesin tambah kapastias karena apa? ordernya ada. Uang-uang kita sendiri APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu gimana toh? Gregetan saya," tuturnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun mengancam bakal mengumumkan pemerintah daerah yang terbukti tidak maksimal mendorong UMKM masuk e-katalog. Termasik mengalokasikan 40 persen anggaran pengadaan barang dan jasa untuk produk dalam negeri.
"Yang tepuk tangan nanti kalau barang-barangnya enggak masuk e-katalog, target gak tercapai, saya umumin (ke masyarakat) nanti. Setuju enggak? Kita ini harus terbuka apa adanya dan saya minta memastikan implementasi kebijakan itu segera di lapangan setiap daerah," ucapnya.
Terkait
