JAKARTA - Hari ini, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kekesalannya melihat banyaknya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang dilakukan secara impor.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberi pengarahan saat acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali. Acara ini dihadiri oleh menteri, kepala badan dan lembaga, hingga kepala daerah se-Indonesia.
Sementara, Pemprov DKI memamerkan catatan belanja produk dalam negerinya sudah mencapai Rp5,182 triliun pada APBD tahun anggaran 2022. Angka ini merupakan komitmen tertinggi untuk kategori pemerintah provinsi di seluruh Indonesia.
Capaian ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, mengungkapkan, komitmen dalam Pelaksanaan Business Matching Pengadaan Produk dalam Negeri dan UMKM yang diselenggarakan pada 22-24 Maret 2022 di Nusa Dua, Bali.
“Realisasi belanja produk dalam negeri dan UMKM pada Tahun 2022 akan terus digencarkan hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nilai ini melebihi target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp10,1 triliun," kata Ratu dikutip dalam keterangannya, Jumat, 25 Maret.
Anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengungkapkan pihaknya telah membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang akan mensosialisasikan dan mengawasi pelaksanaan peningkatan produk dalam negeri di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Sebagai bentuk komitmen memberdayakan UMKM sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020 sudah mewajibkan belanja makan minum rapat seluruh Perangkat Daerah dan BUMD melalui UMKM Jakpreneur yang terdaftar di platform e-Order. Kewajiban ini diikat dalam bentuk perjanjian kinerja para Kepala Perangkat Daerah dan KPI Dirut BUMD. Saat ini sudah terdaftar 2.105 UMKM di e-Order dan 7.102 produk,” jelas Ratu.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo menyayangkan minimnya realisasi belaja produk dalam negeri pada kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Tercatat, belanja pengaadaan yang dibeli dari dalam negeri pemerintah baru Rp214 triliun atau 14 persen dari total anggaran pada tahun ini.
Padahal, Jokowi menegaskan anggaran pengadaan barang dan jasa serta anggaran modal pemerintah sangat besar, dengan rincian pemerintah pusat Rp526 triliun, pemerintah daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.
"Ini duit gede banget, besar sekali, yang gak pernah kita lihat. Ini kalau digunakan, kita enggak usah muluk-muluk. Dibelokkan 40 persen saja itu bisa men-trigger growth ekonomi kita yang pemerintah dan pemda bisa 1,71 persen," kata Jokowi dalam saat memberi pengarahan saat acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali.
BACA JUGA:
Yang membuat Jokowi miris, ternyata banyak pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan dengan membeli produk luar negeri. Ia menyoroti berbagai pembelian, mulai dari pengadaan CCTV, seragam TNI-Polri, alat kesehatan, alat pertanian, hingga alat pendidikan banyak yang diimpor dari luar negeri.
"Enggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor. Kalau kita beli barang impor, bayangkan bapak-ibu semuanya, kita memberi pekerjaan ke negara lain. Duit kita, capital outflow keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini," cecar Jokowi.
