Jokowi Murka Banyak Impor, Rizal Ramli: Pecat Pejabat yang Doyan Impor Bukan Ngedumel

JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik reaksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengetahui APBN dan APBD banyak digunakan kementerian dan daerah untuk belanja produk dari luar negeri atau impor. Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle apabila tindakan itu terus dilakukan.

Menurut Rizal, Jokowi memiliki hak prerogatif untuk bongkar kabinet apabila menghadapi permasalahan kementerian tidak berjalan sesuai dengan visi presiden. Dia bilang, upaya meluapkan emosi di depan publik tidaklah lebih penting daripada ketegasan.

"Lelucon yg ndak lucu lagi? Situ Presiden, rumuskan kebijakan, pecat pejabat yg doyan impor, itu baru bener. Bukan hanya ngedumel, pidato kiri-kanan, tapi kenyataan sebaliknya. Kapan sih bisa eling," kata Rizal dalam akun Twitternya, @RamliRizal, Jumat 25 Maret.

Sebelumnya, Jokowi murka lantaran instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk belanja produk impor. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.

Dia pun menyinggung sejumlah produk yang masih diimpor oleh instansi, salah satunya CCTV. "Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu lantas menyorot Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih mengimpor tempat tidur rumah sakit hingga alat kesehatan. Menurutnya, barang tersebut diproduksi di Yogyakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Tak hanya Menkes, Jokowi juga menyinggung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengimpor alat mesin pertanian. "Menteri Pertanian. Traktor bukan high tech saja impor. Jengkel saya," geram Jokowi.

Kemudian, pensil, kertas, buku tulis, kursi, dan laptop juga masih menggunakan produk luar negeri. Demikian pula dengan sepatu dan seragam tentara maupun polisi yang dibeli dari negara lain.

Jokowi mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Dia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengganti direktur utama yang masih mengimpor.

Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan mengocok ulang menteri apabila masih mengimpor. "Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," ujar Presiden Jokowi.