Jokowi Singgung Reshuffle Usai Sentil Beberapa Menteri, Cak Imin: Mana Ada yang Berani Nyenggol PKB

JAKARTA - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi isu reshuffle kabinet yang mulai disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kesal dengan sejumlah kementerian terkait masih adanya impor.

Cak Imin mengaku belum ada tanda-tanda bahwa Presiden Jokowi bakal melakukan reshuffle atau perombakan kabinet dalam waktu dekat ini.

"Belum. Saya belum tahu," ujar Cak Imin kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 25 Maret.

Wakil Ketua DPR ini juga turut mengomentari sejumlah menteri yang disentil Presiden Jokowi yang kerap bikin jengkel karena gemar mengimpor barang. Padahal produksinya bisa dilakukan di dalam negeri.

Cak Imin meyakini menteri PKB akan 'aman' pada reshuffle kali ini. Bahkan dia menyebut tak ada yang berani 'menyenggol' menteri-menteri dari PKB.

"Pastilah (aman-red), mana ada yang berani menyenggol PKB," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal lantaran instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk produk impor. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.

"Bodoh banget kita ini," kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret.

Ia pun menyinggung sejumlah produk yang masih diimpor oleh instansi, salah satunya CCTV. "Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih mengimpor tempat tidur rumah sakit hingga alat kesehatan. Padahal, produksi tempat tidur rumah sakit telah tersedia di Jogjakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyinggung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengimpor alat mesin pertanian."Menteri Pertanian. Traktor bukan high tech saja impor. Jengkel saya," geram Jokowi.

Kemudian, pensil, kertas, buku tulis, kursi, dan laptop juga masih menggunakan produk luar negeri. Demikian pula dengan sepatu dan seragam tentara maupun polisi yang dibeli dari negara lain.

Presiden pun mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Ia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengganti direktur utama yang masih mengimpor.

Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan mengocok ulang menteri apabila masih mengimpor. "Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden.