Soal Belanja Produk Dalam Negeri Rp214 Triliun yang Bikin Kesal Jokowi, Ternyata Nilai Tersebut Masuk Rekor MURI

JAKARTA - Presiden Joko Widodo kesal karena pengadaan barang melalui belanja produk dalam negeri (PDN) baru mencapai Rp214 triliun. Pasalnya, angka tersebut masih jauh dari target yang mencapai Rp400 triliun.

Kekesalan Jokowi tampak dalam pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang disiarkan dikenal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat 25 Maret. Jokowi meminta berbagai pihak yang hadir tidak tepuk tangan menyambut nilai belanja PDN yang mencapai Rp214 triliun itu.

"Jangan tepuk tangan. Karena kita belum melakukan Rp400 triliun lebih itu betul-betul semua mengerjakan silakan semua tepuk tangan. Kita hanya minta 40 persen saja sampai Mei, tadi pagi saya cek baru Rp214 triliun," kata Jokowi.

Apa yang dibahas Jokowi ternyata adalah acara Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Nusa Dua, Bali yang berlangsung pada 22-24 Maret 2022. Hingga hari terakhir pelaksanaan, tercatat komitmen belanja produk dalam negeri dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp214,1 triliun.

Berdasarkan keterangan Kementerian Perindustrian, Kamis 24 Maret, nilai komitmen tersebut setara dengan 27.707 paket PDN. Selain itu, melalui Business Matching ini, 978 produsen PDN dapat dilibatkan dalam belanja negara.

Bahkan, kegiatan tersebut juga memecahkan Rekor MURI untuk Transaksi Terbesar Belanja Produk Dalam Negeri dalam tiga hari.

"Semula, komitmen belanja dari kegiatan ini ditargetkan mencapai Rp100 Triliun, dan sudah terlewati kemarin sore, Rabu 23 Maret, kemudian masih terus bertambah hingga hari ini telah melampaui Rp200 Triliun," ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatatkan komitmen Belanja PDN terbesar untuk kategori kementerian/lembaga, yaitu Rp43 triliun. Sedangkan komitmen DKI Jakarta di kategori Pemerintah Provinsi menembus Rp5 triliun. Di kategori Pemerintah Kota/Kabupaten, Kabupaten Bojonegoro memberikan komitmen sebesar Rp1,6 triliun.

Menperin menyampaikan bahwa Business Matching bukan akhir dari target percepatan belanja PDN. "Setelah ini, akan ada Business Matching lanjutan yang dilaksanakan baik secara fisik atau virtual, dan yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan pengendaliannya," tegas Menperin.

Seperti Jokowi, Menperin pun berharap agar komitmen belanja produk dalam negeri yang sudah tercatat selama tiga hari tidak berakhir di atas kertas saja, mengingat potensi belanja pemerintah pusat dan daerah yang mencapai Rp1.071,4 triliun, dengan Rp400 triliun yang dapat diserap oleh produk dalam negeri dan UMKM.