Jokowi Murka Instansi Pemerintah Masih Impor Hingga Sindir Reshuffle, Pengamat: Yang Salah Menteri Atau Presidennya?

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) murka karena instansi pemerintah masih melakukan impor meski sudah diwanti-wanti untuk menggunakan produk dalam negeri. Nampaknya presiden juga akan segera melakukan reshuffle, sebab ia mulai jengkel dan menyindir menteri pertanian dan menteri kesehatan soal impor, termasuk menteri BUMN.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, mengatakan sebetulnya Presiden Jokowi tidak perlu marah, apalagi menyindir menterinya di depan umum hanya untuk mereshuffle. Sebab, menurutnya, sebagai presiden tak baik bila menunjukan amarah dan menyindir pembantunya di hadapan rakyat.

"Pemimpin seharusnya mampu mengendalikan amarah di depan umum. Pemimpin yang tak mampu mengendalikan amarahnya akan menurunkan wibawanya sendirinya," ujar Jamiluddin kepada VOI, Jumat, 25 Maret. 

Apalagi soal reshuffle, kata Jamiluddin, itu menjadi hak prerogatif presiden. Karena itu, tak sepatutnya Jokowi marah dan menyindir pembantunya lalu dikaitkan dengan reshuffle.

"Kalau presiden menilai kinerja pembantunya rendah, maka langsung saja reshuffle tanpa terlebih dahulu mempermalukannya di depan umum. Dengan begitu, presiden mengangkat menteri dengan baik dan memberhentikannya juga dengan cara baik," kata Jamiluddin. 

Lagi pula, sambungnya, kalau reshuffle dilakukan terlalu sering maka orang akan bertanya siapa sebetulnya yang salah. "Yang salah presidennya atau menterinya. Karena bisa saja seleksi menteri yang tidak ketat, sehingga kualitasnya memang tak layak menjadi menteri," tegas Jamiluddin. 

Jika ini yang terjadi, tambahnya, tentu yang salah bukan sang menteri tapi justru yang memilihnya.

"Tapi ada juga kemungkinan, kualitas menteri cukup handal. Hanya saja arahan terhadapnya yang tak jelas, sehingga sang menteri tak dapat bekerja maksimal," kata Jamiluddin. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal lantaran instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk produk impor. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.

"Bodoh banget kita ini," kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret. 

Ia pun menyinggung sejumlah produk yang masih diimpor oleh instansi, salah satunya CCTV. "Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih mengimpor tempat tidur rumah sakit hingga alat kesehatan. Padahal, produksi tempat tidur rumah sakit telah tersedia di Jogjakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyinggung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengimpor alat mesin pertanian. "Menteri Pertanian. Traktor bukan high tech saja impor. Jengkel saya," geram Jokowi.

Kemudian, pensil, kertas, buku tulis, kursi, dan laptop juga masih menggunakan produk luar negeri. Demikian pula dengan sepatu dan seragam tentara maupun polisi yang dibeli dari negara lain.

Presiden pun mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Ia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengganti direktur utama yang masih mengimpor.

Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan mengocok ulang menteri apabila masih mengimpor. "Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden.