Mendag Lutfi dan Menko Perekonomian Airlangga Dianggap Layak Diganti, Alasannya?
Mendag M Lutfi (DOK ANTARA)

Bagikan:

JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menilai ada sejumlah nama menteri Kabinet Kerja yang layak diganti pada reshuffle mendatang. 

Menurutnya, penunjukkan menteri baru hasil peleburan Kemenristek dan Kemendikbud serta Kementerian Investasi, bisa sekaligus menjadi momentum evaluasi menteri-menteri lainnya.

Ray justru menilai Kemenkominfo lebih tepat dilikuidasi oleh Presiden Jokowi daripada Kemenristek. Sebab menurutnya, Kemenkominfo bisa ditangani oleh 3 sektor. Di antaranya, menteri sekretariat negara, jubir presiden dan anggota kabinet secara umum.

"Tapi saya kira reshuffle penting dilebarkan bukan hanya soal peleburan tapi juga momentum evaluasi presiden apakah menteri lain layak dipertahankan atau tidak," ujar Ray dalam diskusi webinar 'Reshuffle Kabinet II: Untuk Apa, Demi Siapa', Kamis, 15 April.

Ray pun menyebutkan menteri yang layak dicopot Presiden Jokowi. Pertama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Meskipun baru dilantik pada Desember 2020, Ray menilai, hebohnya rencana impor menjadi catatan negatif terhadap kinerjanya sehingga Presiden sampai turun tangan menyatakan bahwa impor tidak dilaksanakan.

"Dan presiden sendiri yang informasikan ke masyarakat melalui pernyataan resmi. Betapa besar kengototan Lutfi untuk mengimpor beras, garam dan gula, untuk menghentikannya pun harus pernyataan presiden. Saya kira ini salah satu pertimbangan kuat mengapa dia layak direshuffle," kata Ray.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto. Menurut Ray, ketua umum Partai Golkar itu layak dipertimbangkan presiden untuk dicopot. 

"Mengingat dua hal, satu kisruh pembuatan UU Omnibus Law dilakukan dengan sangat tidak memenuhi prosedur, tidak menggambarkan semangat yang betul-betul melibatkan partisipasi publik. Akhirnya jadi heboh terjadi penolakan dimana-mana yang berujung demonstrasi," bebernya.

Kedua, karena menteri perdagangan berada di bawah menteri perekonomian secara langsung. 

"Jadi kengototan lutfi untuk tetap melaksanakan impor, saya kira ada hubungannya dengan misi menteri perekonomian terkait impor. Jelas tidak sejalan dengan visi misi presiden yang mengedepankan perekonomian dalam negeri. Dia layak dicopot!," tandas Ray Rangkuti.