Kejengkelan Jokowi soal Impor Dinilai Telat, Pengamat: Mohon Maaf Pak, Selama Ini Kemana Aja?

JAKARTA - Pengamat Politik Hendri Satrio menilai kejengkelan Presiden Joko Widodo terhadap pemerintah pusat dan daerah serta BUMN yang masih melakukan impor barang, terlambat. Sebab menurut dia, sikap tegas Jokowi seharusnya ditunjukan di awal periode kepemimpinan.

"Bila ini dikeluhkan Pak Jokowi pada awal Pemerintahan periode pertama maka ini bagus sekali," ujar Hendri lewat akun twitternya @stariohendri, Minggu, 27 Maret. 

Hendri pun menyayangkan sikap Jokowi yang baru mengeluhkan hal tersebut setelah delapan tahun masa jabatannya sebagai presiden.

"Tapi karena baru dikeluhkan beberapa hari lalu maka Mohon maaf komentar saya singkat saja 'Bapak selama ini ngapain aja?'," sindir Hendri.

Meski begitu, Hendri tetap mengapresiasi Presiden Jokowi yang menegur para pembantunya. Menurutnya, sikap telat Jokowi tidak terlalu salah. Sebab, lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. 

"Ya okelah better late than never," tandasnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kesal lantaran instansi pemerintah masih membelanjakan anggaran untuk produk impor. Padahal, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam negeri masih bisa memproduksi barang yang dibutuhkan para instansi.

"Bodoh banget kita ini," kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret. 

Ia pun menyinggung sejumlah produk yang masih diimpor oleh instansi, salah satunya CCTV. "Apa-apaan ini. Dipikir kita bukan negara yang maju, membuat CCTV saja beli impor," ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyindir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang masih mengimpor tempat tidur rumah sakit hingga alat kesehatan. Padahal, produksi tempat tidur rumah sakit telah tersedia di Jogjakarta, Bekasi, dan Tangerang.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menyinggung Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengimpor alat mesin pertanian."Menteri Pertanian. Traktor bukan high tech saja impor. Jengkel saya," geram Jokowi.

Kemudian, pensil, kertas, buku tulis, kursi, dan laptop juga masih menggunakan produk luar negeri. Demikian pula dengan sepatu dan seragam tentara maupun polisi yang dibeli dari negara lain.

Presiden pun mengancam akan memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang masih mengimpor barang. Ia meminta Menteri Keuangan untuk memotong Dana Alokasi Khusus (DAK) serta menahan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah yang belum membelanjakan anggaran untuk produk lokal.

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengganti direktur utama yang masih mengimpor.

Demikian pula dengan kementerian. Jokowi akan mengocok ulang menteri apabila masih mengimpor. "Kementerian, sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle," kata Presiden.