Bagikan:

JAKARTA - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2023 ini disebutkan belum mencapai target. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut, hal itu dikarenakan skema penyaluran yang kurang efektif.

Teten menilai, sudah saatnya skema penilaian pemberian kredit bagi UMKM oleh bank menggunakan metode lain.

"Saya kira (sudah) waktunya KUR dievaluasi karena kurang efektif," kata Teten dalam agenda Capaian Program Pemberdayaan Koperasi dan UKM Tahun 2023 (refleksi) dan Outlook tahun 2024 dengan tema "Mempercepat Transformasi Koperasi, UMKM, dan Wirausaha yang Inklusif dan Berkelanjutan di Gedung Smesco, Jakarta, Kamis, 21 Desember.

Menurut dia, sudah saatnya bank mencari mekanisme atau skema penyaluran kredit lain agar UMKM bisa memperoleh kredit. Sebab, yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak UMKM yang tidak bisa memperoleh kredit dari perbankan karena kewajiban agunan.

Alhasil, Teten pun mengungkap berbagai UMKM kini mencari pinjaman lewat pihak lain, seperti rentenir hingga fintech P2P lending alias pinjaman online.

"Faktor terutama (UMKM sulit dapat pinjaman) karena agunan. UMKM soal (pembayaran) bunga itu tidak masalah yang penting mudah (dapat pinjaman). Makanya mereka pindah ke Fintech (jumlahnya) tinggi, ke rentenir tinggi, (bagi mereka) tidak masalah yang penting sekarang kemudahannya (mendapat pinjaman)," ujar Teten.

Oleh sebab itu, kata Teten, pihaknya menyarankan agar bank menggunakan metode lain, seperti credit scoring dalam menilai permohonan pinjaman UMKM. Dia memandang skema itu efektif untuk melihat rekam jejak pinjaman UMKM. Teten pun mengaku sudah berdiskusi dengan sejumlah pihak terkait hal tersebut.

"Sudah banyak perusahan swasta dan aplikasi yang bisa membantu perbankan melakukan scoring atau pemeringkatan. Saya juga sudah banyak ketemu dengan berbagai perusahaan yang (mengatakan) memang sudah sangat tepat menggunakan (sistem) itu karena kalau UMKM diharuskan agunan, pasti sulit," imbuhnya.

Adapun berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah realisasi KUR per 21 Desember telah mencapai Rp250,3 triliun atau 84,28 persen dari target yang ditetapkan kepada 4,48 juta debitur. Sebanyak 42,39 persen di antaranya adalah debitur dengan usaha di sektor perdagangan besar dan eceran.

Selain itu, Kemenkop UKM juga sudah memetakan total Rp358,4 miliar KUR Klaster yang berbasis rantai pasok kepada 4.865 UMKM anggota dari 39 klaster oleh 9 penyalur KUR.