Bagikan:

JAKARTA – Para Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur Bank Sentral negara ASEAN menyatakan siap berpartisipasi dalam memecahkan persoalan kerawanan pangan yang kini terus menguat jelang penghujung tahun.

Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yogi Rahmayanti mengatakan, komitmen itu akan disuarakan dalam pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) kedua yang diselenggarakan di Jakarta pekan ini.

“Salah satu prioritas pertemuan di jalur keuangan ini adalah dukungan terhadap isu food security,” ujarnya saat menggelar konferensi pers, Senin, 21 Agustus.

Yogi menjelaskan bahwa agenda ketahanan pangan ini diinisiasi oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023 yang juga menjadi ini siator pertemuan AFMGM kedua. Sebelumnya, AFMGM hanya dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun.

“Masalah food security ini merupakan persoalan yang serius. Kita tahu bahwa krisis di Ukraina mempengaruhi semua supply serta demand global. Nah, disini kita ingin politik ekonomi ASEAN bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu,” tuturnya.

Mengutip data yang dilansir oleh Kementerian Keuangan, APBN 2023 mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104,2 triliun. Jumlah itu naik dalam Rancangan APBN 2024 yang disodorkan pemerintah ke DPR menjadi Rp108,8 triliun.

Terbaru, pemerintah bakal menambah bantuan sosial (bansos) pangan yang akan mulai disalurkan pada Oktober 2023 mendatang. Adapun, bantuan pangan berupa beras tambahan ini akan dibagikan kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia dengan jumlah dana yang digelontorkan mencapai Rp8 Triliun.

“Jalur keuangan ASEAN akan memberikan dukungan terhadap isu ketahanan pangan,” sambung Yogi.