JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada alokasi anggaran untuk subsidi tiket kereta cepat Jakarta- Bandung (KCJB). Hal itu ditegaskan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemenkeu Isa Rachmartawata.
“Proposalnya belum sampai di meja saya,” ujar dia kepada VOI usai konferensi pers RAPBN 2024, dikutip Jumat, 18 Agustus.
Isa mengungkapkan bahwa proses yang sedang berlangsung kini masih di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu selaku pihak yang mengelola aset negara.
“Masih di Pak Rio (Rionald Silaban/Dirjen Kekayaan Negara). Tanya dulu ke Pak Rio,” tutur dia.
Terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hanya memberi keterangan terbatas soal wacana subsidi tiket KCJB. Dia enggan berkomentar lebih jauh lantaran ‘bola’ saat ini berada di kementerian lain.
“(Tanya ke) Menhub (Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi),” kata Erick.
Sebagai informasi, inisiatif pemberian subsidi tiket kereta cepat berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan skema publik service obligation (PSO) yang serupa dengan mekanisme subsidi angkutan umum lainnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diusulkan Rp250 Ribu untuk 3 Tahun ke Depan
12 Agustus 2023, 16:55 -
| EKONOMI
KCIC Libatkan Pengembang Dalam Penggarapan Akses Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung
11 Agustus 2023, 08:08
Melalui intervensi pemerintah ini diharapkan harga jual perjalanan kereta cepat dari Stasiun Halim Jakarta Timur hingga Padalarang maupun Gedebage menjadi Rp250.000.
Adapun, alasan pemerintah untuk masuk memberikan sokongan KCJB dikarenakan asumsi kemacetan di jalur Jakarta-Bandung yang mencapai estimasi Rp100 triliun per tahun.
Untuk diketahui, moda transportasi massal itu sedianya bakal dilakukan pengujian operasional terbatas pada 18 Agustus ini. Namun target itu melesat dan direncanakan kembali pada September 22023 mendatang.
