Sempat Ramai, Sri Mulyani Jelaskan Rincian Anggaran Perlinsos

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal ramainya perbincangan masyarakat terkait anggaran perlindungan sosial (perlinsos) lantaran nilainya yang sangat besar, namun tak selaras dengan anggaran bantuan sosial (bansos) yang dikelola Kementerian Sosial (Kemensos) yang nilainya jauh lebih kecil.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran perlinsos 2024 sebesar Rp496,8 triliun. Anggaran perlinsos tersebut, dikelola dan disalurkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L.

"Saya ingin menyampaikan realisasi perlindungan sosial dan ini yang sering muncul terutama di media sosial kayaknya menjadi pembahasan banget. Seperti kita sampaikan waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlinsos tahun ini mencapai Rp496,8 triliun perlinsos bukan bansos ya, perlindungan sosial," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jakarta, Senin, 25 Maret 2024.

Dari total anggaran perlinsos tersebut, Sri Mulyani menyampaikan, sebanyak Rp75,6 triliun dialokasikan untuk Kementerian Sosial (Kemensos) digunakan untuk program kartu sembako, Program Keluarga harapan (PKH), dan asistensi rehabilitasi sosial.

"Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab Rp75,6 triliun itu memang untuk program kartu sembako, PKH, asistensi rehabilitasi sosial terutama untuk lansia dan lain-lain," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan dari total anggaran perlinsos tersebut juga dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) sebanyak Rp30 triliun. Alokasi itu antara lain digunakan untuk menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Kemudian, sebanyak Rp49 triliun dikelola juga oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN), atau disalurkan bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar BPJS Kesehatan.

Berikutnya, disalurkan juga langsung ke masyarakat desa atau untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar Rp10,7 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, sebanyak Rp330 triliun dikelola oleh non K/L di antaranya digunakan untuk penyaluran subsidi energi antara lain untuk BBM, LPG 3 kg, dan listrik

Adapun, untuk subsidi non energi di antaranya subsidi pupuk, subsidi Public Service Obligation (PSO) atau subsidi kendaraan umum, subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi kredit perumahan. Lalu digunakan juga untuk antisipasi penanggulangan bencana.

"Jadi untuk supaya masyarakat mungkin ya banyak yang menanyakan Rp496,8 triliun (anggaran perlinsos), Rp 75,6 triliun memang Kemensos yang melakukan sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk barang listrik, LPG, BBM pupuk dan kredit usaha, dan kredit perumahan," jelasnya.