Nilai Subsidi KUR per Januari 2023 Capai Rp10,7 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pemerintah telah menggelontorkan Rp10,7 triliun dana APBN sebagai subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Januari 2023.

Menurut dia, anggaran tersebut disalurkan sebagai belanja pemerintah pusat melalui nonkementerian/lembaga (K/L).

“Jadi masyarakat kecil dan menengah mendapatkan kredit dengan suku bunga murah ini karena APBN membelanjakan Rp10,7 triliun subsidi sehingga mereka tidak mengalami kenaikan suku bunga pinjaman,” ujar Menkeu dikutip Kamis, 23 Februari.

Dia menjelaskan, alokasi subsidi KUR ini merupakan bagian dari anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang hingga bulan lalu telah terserap Rp14,6 triliun.

“Selain subsidi KUR, belanja perlindungan sosial lainnya adalah penyaluran bansos di daerah bencana dan juga bantuan biaya kuliah melalui Kementerian Agama sebesar Rp3,9 triliun,” tuturnya.

Sebagai informasi, realisasi anggaran perlinsos ini lebih besar dibandingkan dengan periode 2021 yang kala itu tercatat senilai Rp13,7 triliun.

“Serapan anggaran perlindungan sosial ini lebih tinggi dari pada ketahanan pangan yang sebesar Rp900 miliar maupun anggaran kesehatan dengan serapan Rp5,3 triliun,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah menaikkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2023 menjadi Rp 460 triliun. Jumlah ini naik 23,3 persen dari 2022 yang sebesar Rp 373 triliun.

Adapun, hingga Januari 2023 total belanja negara tercatat sebesar Rp141,4 triliun, atau sekitar 4,6 persen dari pagu APBN, yakni Rp3.061,2 triliun.

Belanja negara ini disebar ke dalam dua kategori besar, yaitu belanja pusat dan transfer ke daerah (TKD). Untuk,i belanja pusat terserap Rp83,2 triliun, dengan rincian belanja K/L Rp28,7 triliun, dan belanja non-K/L sebesar Rp54,5 persen. Sementara itu TKD disebutkan sebesar Rp58,2 triliun.