Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa target penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) ritel periode 2023 adalah sebesar Rp130 triliun.

Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto mengatakan pihaknya terus berupaya memperluas basis investor, melakukan pendalaman pasar, dan menjaga pasar SBN domestik itu sendiri.

“Di tahun ini kami memproyeksikan bahwa penerbitan SBN ritel dapat mencapai pada kisaran Rp130 triliun,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu, 22 Februari.

Suminto menjelaskan, angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Dia merinci pada periode 2019 jumlah SBM ritel yang diterbitkan adalah sebesar Rp49,9 triliun.

Kemudian, nilai SBN ritel tumbuh menjadi Rp76,8 triliun pada 2020, naik lagi jadi Rp97,2 triliun di 2021, dan terakhir sebesar Rp107,4 triliun di tahun lalu.

“Instrumen SBN ritel sangat baik untuk mendorong transformasi saving society di masyarakat menjadi investing society,” tegas dia.

Sebelumnya, Suminto sempat menegaskan jika penerbitan SBN tidak akan mengganggu kondisi likuiditas di pasaran, utamanya pada sektor perbankan. Menurut dia, kekhawatiran tersebut tidak beralasan lantaran dana yang ada saat ini cukup memadai bahkan cenderung longgar.

“Assessment kami bersama BI dan OJK bahwa sejauh ini belum menyebabkan crowding out terhadap perbankan, termasuk dalam kompetisi dana pihak ketiga (DPK),” kata dia saat rapat dengan Komisi XI DPR beberapa waktu lalu.

Suminto memaparkan, strategi penerbitan SBN ritel pasti memperhatikan kondisi likuiditas di market guna menghindari efek negatif yang bakal ditimbulkan.

“Misalnya pada 2022 kami menerbitkan SBN ritel dengan nominal mencapai Rp107 triliun, nah ini kami menyerap dari market. Tapi pada tahun bersamaan ada SBN yang jatuh tempo sebesar Rp84 triliun yang kami keluaran dari APBN. Sehingga secara netto kami hanya menyerap dari investor Rp23 triliun,” tuturnya.