Anggaran Perlinsos Capai Rp496,8 Triliun, Sri Mulyani Beberkan Peruntukannya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan total anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) sebesar Rp496,8 triliun tidak hanya berada di Kementerian Sosial tetapi juga pada kementerian lain seperti Kemendikbud, Kemenag, dan Kemenaker.

“Alokasi anggaran perlinsos yang sebesar Rp496,8 triliun. Dilaksanakan oleh berbagai lembaga kementerian dan berasal dari badan anggaran atau bagian anggaran KL atau bagian anggaran bendahara umum negara serta transfer,” ujarnya pada sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau Pilpres 2024, Jumat 5 April 2024.

Sri Mulyani merincikan alokasi anggaran Perlinsos sebesar Rp496,8 triliun, terdiri daridari sebesar Rp75,6 triliun pada Kemensos yang disalurkan melalui program Bansos, yaitu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, dan program bansos lainnya.

Selanjutnya, senilai Rp80,5 triliun untuk Perlinsos lainnya yang dikelola oleh beberapa K/L yaitu Kemendikbud dan Kemenag (melalui program PIP, KIP, dan beasiswa afirmasi), Kemenkes (melalui program Kartu Indonesia Sehat), Kemenaker (untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan BNPB (untuk dana siap pakai bencana).

Kemudian, sebesar Rp340,7 triliun antara lain untuk Subsidi Energi (subsidi BBM, LPG dan listrik), Non Energi (subsidi pupuk, PSO, bunga KUR, bunga kredit perumahan), dan antisipasi penanggulangan bencana.

Sri Mulyani menyampaikan belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan tahun 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran.

Adapun, belanja bansos selain PKH dan Kartu Sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun dikarenakan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia, bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.

"Belanja subsidi yang disalurkan melalui BUN atau NonK/L mengalami kenaikan dengan adanya kenaikan subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR," jelasnya.

Dengan demikian, Sri Mulyani menyampaikan dapat ditunjukkan bahwa anggaran Perlinsos dalam APBN 2024 adalah dalam rangka pengendalian inflasi (stabilitas harga) dan penghapusan kemiskinan ekstrem, sesuai target prioritas nasional.

"Tidak terdapat perubahan yang signifikan pada anggaran Bansos yang dikelola oleh Kemensos," tuturnya.

Sri Mulyani menyampaikan perubahan Perlinsos yang dikelola oleh K/L lain (Kemendikbud, Kemenaker) adalah akibat kenaikan unit cost dan penambahan penerima KIPK (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) dan pembayaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta Bantuan Iuran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).