Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dirancang lebih rendah dibandingkan dengan periode 2023.

Menurut dia, pada RAPBN 2024 defisit anggaran dipatok sebesar Rp522,8 triliun. Angka itu setara dengan 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan untuk tahun ini, defisit ditarget sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84 persen dari PDB.

“Defisitnya dijaga agar kita mampu menghadapi dan mengantisipasi situasi yang tidak baik dari sisi global,” ujar dia dalam konferensi pers usia penyampaian Nota Keuangan pemerintah ke pada DPR, dikutip Jumat, 18 Agustus.

Secara terperinci, Menkeu menjelaskan bahwa potensi tekanan eksternal masih cukup kuat pada tahun depan. Pasalnya, tingkat inflasi di negara maju masih belum turun seperti yang diharapkan.

“Ini juga untuk mengantisipasi suku bunga dan inflasi global yang melonjak tinggi sehingga cost of fund (biaya dana dari pembiayaan/utang) juga tinggi,” tuturnya.

Atas dasar rancangan defisit fiskal yang landai itu, maka APBN 2024 mencatatkan keseimbangan primer (primary balance) hanya sebesar minus Rp25,5 triliun. Jumlah tersebut berkurang signifikan dari 2023 yang sebesar Rp156,8 triliun.

“Primary balance kita hampir mendekati balance, yaitu hanya minus Rp25,5 triliun. Ini sudah menampung berbagai kebutuhan sesuai arahan Presiden. Kita harapkan sejumlah Program Prioritas Nasional (PSN) bisa diselesaikan,” tegas Menkeu.

Untuk diketahui, defisit RAPBN 2024 yang sebesar Rp522,8 triliun terbentuk dari rencana belanja negara yang lebih besar Rp3.304,1 triliun berbanding sisi belanja yang sebesar Rp2.781,3 triliun.

Adapun, jumlah utang pemerintah sampai dengan semester I/2023 adalah sebesar Rp7.805,19 triliun atau setara 37,93 persen PDB. Asal tahu saja, dalam Undang-Undang APBN 2023 disebutkan bahwa pembayaran bunga utang periode tahun ini mencapai Rp441,4 triliun.