Masalah Pangan Kian Serius, Bank Dunia Siagakan Dana 30 Miliar Dolar Tahun Depan

JAKARTA – Organisasi finansial global Bank Dunia (World Bank) disebutkan telah menyiapkan dana strategis sebesar 30 miliar dolar AS guna mengatasi ancaman kerawanan pangan pada 2023 mendatang.

Hal itu terungkap dari pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang kini tengah berada di Washington DC, Amerika Serikat.

“World Bank telah berkomitmen menyediakan 30 miliar dolar AS untuk proyek-proyek terkait ketahanan pangan dan gizi selama 2023,” ujar dia melalui akun Instagram pribadi @smindrawati pada Rabu, 12 Oktober.

Menurut Menkeu, keputusan lembaga global itu mencuat dalam pertemuan pertama para Menteri Keuangan dan Pertanian (JFAMM) G20, Selasa waktu setempat.

“Pertama, kami telah menegaskan kembali komitmen untuk menggunakan seluruh instrumen kebijakan demi mengatasi risiko kerawanan pangan,” kata Menkeu yang hadir mewakili pemerintah Indonesia.

Dia menyampaikan pula jika sejumlah negara menyatakan kesepakatan bersama untuk terus menguatkan kolaborasi dalam menangkal setiap tantangan yang ada.

“Kami akan selalu siap mengambil tindakan kolektif agar masalah kerawanan pangan dapat segera kita atasi bersama,” tuturnya.

Tidak hanya Bank Dunia, Menkeu mengungkapkan bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) juga setuju untuk memberi dukungan perkembangan kondisi pasar pangan global terkini, termasuk melalui Sistem Informasi Pasar Pertanian G20.

“Kami meminta kedua organisasi internasional tersebut untuk melakukan pemetaan respon kebijakan global terhadap kerawanan pangan dengan bantuan para ahli,” tegasnya.

Lebih lanjut, pemerintah RI secara khusus menilai perkembangan isu kerawanan pangan masih akan terus bergulir. Untuk itu diperlukan pemantauan serius dan cermat agar bisa menghadirkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak.

“Inisiatif untuk mengatasi masalah ini tetap akan ditindaklanjuti di bawah Presidensi G20 India periode 2023 dan kami sepakat untuk terus menjaga solidaritas dalam mengatasi kebutuhan ketahanan pangan yang mendesak sambil meminimalkan dampak negatifnya,” tutup Menkeu Sri Mulyani.