Soal Impor KRL Bekas dari Jepang, Menteri BUMN: Terbuka, Selama Harganya Baik

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan masih membuka opsi impor darurat kereta rel listrik (KRL) dari Jepang. Namun, Erick menekankan, impor akan dilakukan jika harganya tidak memberatkan keuangan negara.

“Terbuka (impor darurat KRL), tapi selama konteksnya harganya baik,” katanya saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa, 18 April.

Meski begitu, Erick menjelaskan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang tidak merekomendasi pemerintah untuk mengimpor KRL bekas dari Jepang akan tetap dipertimbangkan.

Saat ini, sambung Erick, hasil audit BPKP sedang dipelajari pemerintah. Kata dia, pemerintah tengah melakukan penghitungan terkait opsi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pengadaan KRL.

Adapun saat ini ada dua opsi yang berkembang yakni melalui impor KRL bekas atau membuat kereta yang baru yang diproduksi oleh dari PT INKA.

“Tentu sekarang peningkatan (penumpang) di kereta ini cukup tinggi. Maka solusinya apa? Apakah impor atau buat sendiri? Nah ini yang lagi dihitung kembali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Erick menjelaskan, jika hasil penghitungan ternyata harga impor KRL bekas dari Jepang justru nilainya lebih mahal, maka kemungkinan tidak akan dilakukan impor.

“Kalau kita hanya membebani, dalam arti penambahan kapasitas dengan harga yang mahal tadi, kita juga harus berpikir ulang,” ujarnya.

Karena itu, Erick menegaskan, saat ini persoalan pengadaan KRL ini masih dalam pembahasan. Menurut dia, perlu ditemukan solusi yang tepat dengan melibatkan banyak pihak.

“Ini yang kita coba duduk, sama-sama, untuk mencari solusinya. Tapi Insyaallah tanpa saling menyalahkan,” kata Erick.