Kementerian BUMN Keukeuh Ajukan Impor KRL Bekas dari Jepang

JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengupayakan untuk melakukan importasi kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Hal ini karena produksi oleh PT Industri Kereta Api atau Inka baru bisa terealisasi dalam dua tahun mendatang.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa pihaknya terus mencari solusi untuk pengguna layanan KRL Jabodetabek. Mengingat bahwa sejumlah rangkaian kereta milik KAI akan pensiun di tahun ini.

Di sisi lain, sambung Arya, produksi KRL dalam negeri yang dilakukan oleh Inka belum bisa memenuhi kebutuhan di tahun ini. Hal ini karena Inka membutuhkan waktu untuk memproduksi KRL dan baru bisa terealisasi dua tahun mendatang.

Karena itu, menurut Arya, kebutuhan impor untuk jangka pendek menjadi pilihan yang paling memungkinkan saat ini untuk menggantikan KRL yang pensiun.

“Karena butuh waktu 2 tahun lagi, sementara (ada) kebutuhan (untuk) tahun 2023. Makanya kami tetap mengajukan seperti itu (impor),” katanya kepada wartawan, Selasa, 23 Mei.

Meski demikian, Arya tidak menyebutkan bahwa rencana impor ini akan disetujui oleh regulator. Arya juga tidak berkomentar banyak mengenai rencana impor KRL bekas dari Jepang ini.

Namun, Arya mengaku telah berkomunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait hasil audit yang dikeluarkan lembaga tersebut.

“Kalau regulator kan bukan kami, yang nentuin kan bukan kita, yang nentuin boleh enggak bolehnya,” kata Arya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memastikan bakal tetap melakukan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Meskipun rekomendasi BPKP menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana ini.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 12 April.

Tiko sapaan akrab Kartika mengakui ada penumpukan di jam-jam sibuk saat berangkat kerja maupun pulang kerja seperti pukul 06.00 sampai 08.00 dan 17.00 sampai 19.00 WIB.

Karena itu, sambung Tiko, impor KRL bekas dari Jepang diperlukan untuk mengatasi kepadatan penumpang di jam-jam sibuk tersebut.

“Kita mungkin 10-12 trainset. Kita lagi diskusi, nanti Senin mau ketemu Ketua BPKP dan nanti ada Menko Marves, Menperin, Mendag, kita izin ada impor darurat saja. Sementara sekitar 10-12 train set untuk memenuhi 2023,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu, 12 Maret.

Tiko juga mengaku sudah melakukan diskusi dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Industri Kereta Api (INKA) guna membahas hasil reviu BPKP. Hasilnya, sambung Tiko, pemenuhan gerbong KRL akan dilakukan dengan berbagai sumber 2023-2025.