Menanti Titik Terang, Keputusan Impor KRL Bakal Diumukan Pekan Depan

JAKARTA - Polemik mengenai rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang akan menemukan titik terang.

Pemerintah akan segera mengumumkan keputusan final mengenai rencana impor ini paling lambat pekan depan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan keputusan mengenai impor KRL ini akan segera diputuskan dalam rapat.

Rapat tersebut akan dihadiri pihak-pihak terkait dan juga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Seperti diketahui, sebelumnya BPKP diminta untuk melakukan audit mengenai rencana impor KRL bekas ini. Hasil audit pun sudah keluar dan diserahkan kepada pemerintah.

“(Rapat) saya harapkan minggu ini, paling lambat minggu depan,” katanya kepada wartawan ditulis Jumat, 16 Juni.

Pada kesempatan ini, Luhut juga menekankan bahwa keputusan mengenai impor KRL ini tidak bisa diambil sembarangan. Kata dia, pemerintah dalam mengambil keputusan akan mempertimbangkan hasil audit dari BPKP.

“Saya belum rapat. Tapi tadi laporan. Saya kan berpegang kepada hasil audit. Jadi tidak boleh perasaan, perasaan itu kalau jatuh cinta saja, tapi kalau bicara ini (impor KRL) harus kita audit. Dari audit itu kita tahu apa yang harus kita lakukan,” ucapnya.

Silang Pendapat Antarmenteri

Polemik rencana impor KRL bekas ini belum menemukan titik temu. Bahkan, di tingkat menteri terjadi silang pendapat mengenai rencana impor ini.

Ada yang beranggapan impor mendesak dan sangat dibutuhkan, namun ada juga yang menilai tidak diperlukan.

Salah satu menteri yang menolak rencana ini adalah Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Ia bersikukuh bahwa impor tidak diperlukan. Pihaknya sudah bersepakat untuk mengikuti rekomendasi BPKP.

Kata dia, keputusan menolak impor ini bukan keputusannya sendiri sebagai Menteri Perindustrian.

Namun, kata dia, keputusan ini juga disepakati menteri lainnya karena mengacu pada rekomendasi BPKP yang harus diikuti.

Hal ini disampaikan Agus usai rapat kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR, di Gadung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 12 Juni lalu.

Sementara itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengupayakan untuk melakukan importasi kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hal ini karena produksi oleh PT Industri Kereta Api atau Inka baru bisa terealisasi dalam dua tahun mendatang.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang dilakukan hanya untuk menutupi gap kebutuhan jangka pendek.

“Kalaupun ada impor, semisal mungkin yang kita minta. Karena itu hanya menutupi yang namanya gap dari kebutuhan 6 bulan atau 7 bulan ke depan,” katanya di dalam rapat dengan Komisi VI DPR, ditulis Selasa, 6 Juni.

Erick mengatakan, impor ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sembari menunggu produksi PT Industri Keteta Api (INKA) selesai.

Pasalnya, sambung Erick, berdasarkan hasil rapat dengan INKA dan PT KAI terdapat pertumbuhan penumpang yang melebihi prediksi pascapandemi COVID-19 berakhir.

Karena itu, kata Erick, sambil menunggu produksi INKA, impor kereta api bekas dari Jepang menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek pengguna kereta api.

Sekadar informasi, impor KRL bekas dari Jepang merupakan pilihan utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk menggatikan 10 rangkaian kereta atau trainset yang akan pensiun di tahun ini dan 19 trainset pada tahun 2024 mendatang.