Polemik Impor KRL Bekas dari Jepang, Ini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

JAKARTA - Kementerian BUMN memastikan impor Kereta Rel Listrik (KRL) bekas asal Jepang masih akan dibahas.

Meski hasil reviu BPKP merekomendasikan agar pemerintah kembali mempertimbangkan rencana impor.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, rekomendasi BPKP tidak bisa disimpulkan sebagai satu keputusan final.

Menurut dia, hasil reviu tersebut harus dilihat secara menyeluruh.

“Kami belum dapat laporannya karena belum dapat detailnya, di mana yang tidak disepakati oleh BPKP. Misalnya karena kami belum dapat, jadi belum dapat diambil kesimpulan,” ungkap Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Rabu, 5 April.

Sekadar informasi, hasil rekomendasi BPKP sudah diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Arya mengatakan, keputusan perlu tidaknya impor kereta dari negara lain harus disepakati sejumlah kementerian teknis.

Karena itu, wacana impor ini akan kembali dibahas pemerintah agar bisa memperoleh jalan tengahnya.

“(Kesepakatan) semua lah, semua pasti rapat. Keputusan akhir ada di pemerintah lah. Kita ikuti semua, kita hitung ulang semua,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, belum ada keputusan apakah rencana impor KRL bekas dari Jepang akan dibatalkan.

Pasalnya, kata dia, keputusan ini harus dipertimbangkan dengan baik.

“Belum tahu (dibatalkan), kita belum tahu. Karena saya belum lihat report-nya. Karena kan kita mesti melihat ini penting, jadi ada dua, dua-duanya berjalan,” katanya.

Tiko panggilan akrabnya Kartika menjelaskan, rencana impor KRL ini didasari karena adanya kebutuhan dari sisi kapasitas.

Di sisi lain, juga mempertimbangkan mengenai kemampuan PT INKA.

“Kita memahami kebutuhan untuk percepatan impor karena ini memang ada kebutuhan dari sisi kapasitas. Tapi juga di sisi lain kita juga ingin ekspansi kemampuan INKA untuk meningkatkan kualitas. Ya kita cari titik tengahnya,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Tiko, pihaknya akan berdiskusi terlebih dahulu dengan BPKP mengenai hasil reviu dan rekomendasi rencana impor KRL bekas dari Jepang.

“Kita lagi akan tunggu dari temuan BPKP apa yang bisa kita kawal. Kan mungkin apakah masalah maintenance, apakah masalah sparepart. Saya belum lihat,” jelasnya.