Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait kemampuan PT INKA, khususnya dalam memproduksi kereta.

Hal tersebut terkait dengan polemik mengenai rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas yang direncanakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) akan dilakukan, pada tahun ini.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, keputusan menunggu audit itu sesuai dengan hasil pertemuannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, beberapa waktu lalu.

Menurut Agus, pemerintah saat ini tengah memprioritaskan produk dalam negeri, yakni dengan melakukan retrofit alias penambahan teknologi terbaru pada trainset KRL Jabodetabek, yang mana 10 trainset akan pensiun pada tahun ini dan 19 pensiun tahun depan.

"Pemerintah memutuskan retrofit, nanti kami lihat dari hasil auditnya berapa banyak yang bisa kami retrofit. Sebanyak-banyaknya akan kami retrofit," kata dia kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis, 9 Maret.

Agus menilai, Trainset KRL agar bisa digunakan di dalam negeri minimal harus mengandung 40 persen tingkat komponen dalam negeri (TKDN). Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar belanja produk dalam negeri dimaksimalkan.

Lebih lanjut, kata dia, belanja dalam negeri juga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja. "Kalau impor enggak ada, kami retrofit supaya tenaga kerjanya di Indonesia," ujarnya.

Nantinya, lanjut Agus, pihaknya masih menunggu hasil audit oleh BPKP yang ditargetkan akan keluar dalam 10 hari ke depan. Hasil audit itu nantinya menentukan apakah Indonesia perlu impor KRL bekas dari Jepang atau tidak.

"Insyaallah dalam waktu 10 hari selesai dan bisa dilihat. Audit kemampuan INKA baik itu keuangan, kemampuan teknologi, juga audit mengenai armada. Dari semua audit menyeluruh, baru kami putuskan berapa banyak yang kami (impor)," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mendukung rencana impor kereta rel listrik atau KRL bekas yang direncanakan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Menurut Luhut, rencana tersebut harus segera dilakukan.

"Kami memang harus lakukan dalam waktu dekat (impor KRL bekas dari Jepang), 10 gerbong itu," kata Luhut saat ditemui awak media beberapa waktu lalu.

Luhut menyebut, perihal rencana impor tersebut akan dibahas lagi pada Senin, 6 Maret mendatang. Dia mengimbau agar tidak ada lagi kesalahan dalam perencanaan, sehingga harus mengimpor kereta bekas.

"Dulu pernah impor barang bekas, masa sekarang impor barang bekas? Jadi, kami bilang, kenapa enggak dibuat perencanaan supaya tidak impor. Memang mungkin sedikit lebih mahal, tetapi itu, kan, uangnya berputar di dalam negeri," ujar dia.

Oleh karena masalah waktu tidak memungkinkan, kata Luhut, pemerintah akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit.

"Jadi, barang itu enggak dilihat melalui tangan ketiga, supaya kemudian harganya benar. Jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan harga," imbuhnya.