JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mencari pengganti mitra Premier Oil Tuna BV, Zarubezhneft. Asal tahu saja, Zaruvezhneft merupakan perusahaan asal Rusia yang terdampak sanksi Uni Eropa dan Inggris atas invasi Rusia ke Ukraina.
"Masih kita carikan penggantinya," ujar Arifin kepada media yang dikutip Rabu 29 Maret.
Asal tahu saja, Premier Oil Tuna BV menggenggam 50 persen hak partisipasi di Blok Tuna dan bekerja sama dengan anak usaha Zarubezehneft, ZN Asia Ltd.
Sementara itu dalam laporan tahunannya, perusahaan induk dari Premier Oil, Harbour Energy mengungkapkan pemerintah Indonesia telah memberikan persetujuan untuk POD Lapangan Tuna pada Desember 2022 namun terkendala sanksi Uni Eropa dan Pemerintah Inggris.
"Kami bekerja dengan mitra kami untuk mencapai solusi yang memungkinkan kami untuk memajukan proyek pada tahun 2023,” tulis Premier Oil dalam laporannya yang dikutip Rabu 29 Maret.
BACA JUGA:
Arifin Tasrif juga mengungkapkan jika pihaknya juga tengah mencari cara agar Proyek Kilang Tuban juga tidak terdampak sanksi Uni Eropa sebab proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional.
"Pasti kita cari solusi mengatasi dampak ini supaya proyek bisa jalan karena strategis buat kita," imbuh Arifin.
