Dirjen Migas Sebut Banyak yang Berminat Garap Blok Tuna, tapi..

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji memberikan update terbaru terkait nasib Blok Tuna setelah ditinggal perusahaan raksasa migas asal Rusia, Zarubezhneft (Zn).

Tutuka menyebut jika saat ini memang banyak perusahaan yang menaruh minat pada blok migas yang terletak di lepas pantai Laut Natuna yang berada tepat di perbatasan dengan Vietnam ini, namun belum ada yang menunjukkan keseriusannya.

"Blok Tuna banyak (peminat) tapi belum ada yang serius mau sampai tandatangan kontrak dan sampai komersialisasi," ujar Tutuka saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Senin 12 Februari.

Dikatakan Tutuka, sejauh ini perusahaan yang berminat telah melakukan open data room namun belum ada yang menunjukkan keseriusan.

"Kalau buka data room sudah tapi belum ada yang serius. Belum ada yang serius betul masuk. Masih proses," sambung Tutuka.

Asal tahu saja, pembukaan data room dilakukan melalui anak usaha ZN Asia Limited. Sebelumnya, Zn juga telah mendpat izin untuk membuka data room melalui Badan Kordinasi penanaman Modal (BKPM) yang merupakan langkah awal pelepasan 50 persen hak partisipasinya atas Blok Tuna.

Sebelumnya Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkapkan hingga saat ini proses farm out atau keluarnya Zn dari Blok Tuna masih dalam tahap buka data.

Sementara itu Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan Zn meminta tambahan waktu terkait pelepasan hak partisipasinya sebesar 50 persen dari Blok Tuna.

Meski demikian Benny memastikan keputusan terkait pelepasan hak partisipasi perusahaan BUMN Rusia tersebut akan selesai pada Kuartal 1 tahun ini.

"Ya mudah-mudahan di Kuartal I ini cukup. Selesai. Rupanya ada peminat cukup banyak," pungkas Benny.

Asal tahu saja, ZN melepas hak partisipasinya atas Lapangan Tuna akibat sanksi negara Barat imbas konflik Geopolitik Rusia-Ukraina.

ZN mengelola Blok Tun bersama Premier Oil Tuna BV dan masing-masing menggenggam 50 persen hak partisipasi.