JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan penjelasan soal nasib Blok Tuna usai ditinggal raksasa migas asal Rusia, ZN Asia Ltd.
Diketahui sebelumnya ZN melepas hak partisipasinya atas Lapangan Tuna akibat sanksi negara Barat imbas konflik Geopolitik Rusia-Ukraina
Wakil Ketua SKK Migas Nanang Abdul Manaf menjelaskan jika saat ini banyak perusahaan yang berminta menggantikan posisi ZN dan bermitra dengan Harbour Energy.
"Penggantinya banyak, belasan. Yang pusing sekarang Harbour. Pusing memilih perusahaan mana yang cocok (menggantikan ZN),"ujarnya kepada media, Kamis, 24 Agustus.
Nanang menambahkan untuk saat ini hak memilih sepenuhnya merupakan kewenangan Harbour Energy. Nanang berharap Harbour segera menemukan pengganti ZN sebab sebelumnya rencana pengembangan atau Plan of Development (PoD) kedua perusahaan telah rampung, namun ZN terkena sanksi.
"PoD Lapangan Tuna itu sudah selesai, tiba tiba terjadi konflik politik sehingga perusahaan dari dunia barat itu melakukan sanksi terhadap Rusia. Transaksi tidak dibolehkan sama sekali apalagi berpartner. Itu yang membuat ZN sebagai pemegang PI 50 persen itu terpaksa harus mundur," beber Nanang.
Jika nantinya Blok Tuna sudah mulai beroperasi, lanjutnnya, rencananya komersialisasi gas akan dilakukan ke Vietnam.
BACA JUGA:
Asal tahu saja, Vietnam merupakan negara terdekat dengan Blok Tuna sehingga dengan demikian dapat menekan biaya pengiriman gas hasil lifting.
"Jaraknya ke pasar domestik 600 km pipa tapi kalau ditarik ke production facilities yang ada (di Vietnam) tinggal 20 km, itu yang jadi pilihan kebetulan kita juga punya bilateral yang bagus dengan Vietnam," pungkas Nanang.