Soal Pembangunan Tanggul Laut Raksasa, Kementerian PUPR: Belum Jadi Prioritas Pemerintah Pusat

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menanggapi soal urgensi pembangunan tanggul laut raksasa atau "giant sea wall" di Jakarta untuk mengurangi banjir dan kenaikan permukaan air laut.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pemerintah pusat saat ini tengah fokus dalam pembangunan bendungan sebagai tempat cadangan air baku sekaligus dapat mendorong ketahanan pangan nasional.

Sedangkan, untuk proteksi banjir, pihaknya masih mengandalkan tanggul pantai yang sudah ada.

"Dari PUPR, ya, belum. Itu jangka panjang, kan, pemerintah ini belum ke arah situ. Master plan sudah ada, cuman, kan, yang belum ada keputusan politik untuk membangun itu. Ini persoalan prioritas," ujar Endra kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 15 Februari.

Menurut Endra, proyek pembangunan "giant sea wall" merupakan progres untuk jangka panjang, sehingga bukan hanya untuk proteksi air laut, melainkan sebagai potensi untuk bisnis dan ekonomi yang baru ke depannya.

Hal ini juga berkenaan dengan penyempitan lahan di Jakarta, yang mana pembangunan tanggul laut raksasa perlu melakukan reklamasi. Artinya, proyek tersebut perlu diiringi dengan pembangunan vertikal.

"Jadi, kan, memang butuh space, ya, termasuk di PIK sudah dilakukan, tetapi kalau ini karena datangnya dari Utara memang kami harus lakukan dengan cara yang berbeda. Selain kami bangun tanggul, itu juga ada jalan tolnya, supaya tanggulnya bisa kami bayar dengan tol," imbuhnya.

Meski begitu, Endra menegaskan, bahwa pemerintah belum memiliki kepentingan untuk memprioritaskan pembangunan "giant sea wall" untuk Jakarta, apalagi saat ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah memfokuskan pembangunan IKN Nusantara.

"Sementara, kan, kami juga mau bangun IKN, apa masih relevan? Itu, kan, hanya untuk Jakarta, mungkin akan dilakukan oleh Pemerintah DKI, tetapi belum jadi prioritas untuk pemerintah sekarang," imbuhnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan, pembangunan tanggul laut raksasa atau "Giant Sea Wall" sedang tahap perencanaan.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Bappenas, Kementerian (Kelautan) Perikanan, mungkin dalam tahap pematangan perencanaan," kata Heru dilansir Antara, Selasa, 24 Januari.

Adapun pembangunan tanggul laut raksasa mengalami dinamika konsep yang dibahas sejak 2007 hingga 2020. Konsep yang dibahas pada 2020 itu pun kembali akan dimatangkan antara Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat.

Heru menargetkan konsep pembangunan itu akan selesai dibahas dalam jangka waktu tiga bulan ke depan antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).