Bangun Tanggul Laut Antisipasi Banjir Rob di Jawa, Pemerintah Anggarkan Rp164 Triliun

JAKARTA - Pemerintah berencana akan membangun proyek tanggul pantai dan tanggul laut (Giant Sea Wall) di kawasan utara Pulau Jawa, dari barat hingga timur.

Tanggul raksasa itu diperkirakan membutuhkan pembiayaan sekitar Rp164,1 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan Tanggul Laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 triliun.

Airlangga menambahkan, kebutuhan pembiayaan tanggul raksasa tersebut akan dipenuhi melalui skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menurut Airlangga, pembangunan tanggul raksasa itu sangat penting lantaran pada Tahun 2020 menunjukkan, Kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen GDP Indonesia melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat, dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ujarnya dalam Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 10 Januari.

Di tengah kondisi padat penduduk dan aktivitas ekonomi yang kuat, kawasan pantura Jawa menghadapi ancaman penurunan permukaan tanah atau Land Subsidence bervariasi antara 1-25 cm per tahun, di sisi lain ancaman yang juga menanti, yaitu kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir Rob.

Airlangga menyampaikan adanya ancaman Land Subsidence dan fenomena banjir Rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut yang berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Selain itu, diperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri(KPI), 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

Menurut Airlangga, akibatnya kawasan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat banjir rob.

Terutama pada kawasan pesisir Jakarta yang akan mengalami kerugian sebesar Rp2,1 triliun per tahun, dan berpotensi naik menjadi Rp10 triliun dalam 10 tahun mendatang.

"Estimasi kerugian ekonomi secara langsung akibat banjir tahunan di Pesisir Jakarta mencapai Rp2,1 triliun per tahun dan dapat meningkat terus setiap tahunnya hingga mencapai Rp10 triliun per tahun dalam 10 tahun ke depannya," kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, kerugian ekonomi secara tidak langsung dan potensi kehilangan kesempatan (opportunity cost) akan jauh berlipat ganda dari angka kerugian langsung tersebut.

Dalam membangun Giant Sea Wall, Airlangga menyampaika,n berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, terdapat tiga tahapan pembangunan Tanggul Laut Pulau Jawa yang akan dikerjakan, yakni:

- Fase A ialah pembangunan Tanggul Pantai dan Sungai, serta pembangunan sistem pompa dan polder di wilayah Pesisir Utara Jakarta.

Untuk Fase A saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah melalui Kementerian PUPR bersama-sama dengan Daerah sebesar Rp16,1 triliun terdiri dari Kementerian PUPR Rp10,3 triliun dan Pemprov DKI Jakarta Rp5,8 triliun.

- Fase B melalui pembangunan Tanggul Laut dengan konsep terbuka (open dike) pada sisi sebelah Barat Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2030 dengan asumsi penurunan tanah/land subsidence tidak dapat dihentikan dengan rincian pembangunan tanggul dan jalan tol sebesar Rp91 triliun dan pengembangan lahan sekitar tanggul sekitar Rp57 triliun.

Sehingga total anggarannya sebesar Rp148 triliun.

- Fase ketiga atau yang terakhir, yakni Fase C dilakukan dengan Pembangunan Tanggul Laut pada sisi sebelah Timur Pesisir Utara Jakarta yang harus dikerjakan sebelum tahun 2040.

Apabila laju penurunan tanah/land subsidence tetap terjadi setelah tahun 2040, maka konsep Tanggul Laut Terbuka akan dimodifikasi menjadi Tanggul Laut Tertutup. Untuk fase ini belum ada proyeksi kebutuhan anggaran.