APBD Penajam Paser Utara Tahun Depan Diprioritaskan untuk Kesehatan dan Pendidikan

PENAJAM PASER UTARA - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, memprioritaskan sektor kesehatan dan pendidikan dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di daerah Benuo Taka itu.

Program yang dimasukkan pada APBD 2025, jelas Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar di Penajam, Sabtu, sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas.

Program penerima bantuan iuran (PBI) APBD kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat, lanjut dia, tidak terakomodasi PBI Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tetap dilaksanakan pada 2025.

Program PBI APBD kepesertaan BPJS dari APBD Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) kabupaten itu tanpa memandang status ekonomi.

"Dana yang dialokasikan untuk PBI APBD kepesertaan BPJS Kesehatan 2025 masih sama dengan besaran pada 2024, yakni sekitar Rp34 miliar," ujarnya dilansir ANTARA, Sabtu, 16 November.

Peningkatan pelayanan kesehatan yang belum rampung pada tahun ini dilanjutkan pada 2025, antara lain pembangunan gedung dua lantai Puskesmas Petung di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara juga komitmen pada APBD 2025 melakukan peningkatan sarana prasarana pendidikan, dengan menambah ruang kelas belajar, serta meja dan kursi untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.

"Banyak sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang masih kekurangan kursi dan meja, serta RKB," ungkapnya.

"Ada sejumlah pembangunan RKB yang belum selesai, pengerjaan dilanjutkan pada 2025," ucapnya.

Pemerintah kabupaten tetap komitmen memprogramkan beasiswa warga kurang mampu, beasiswa berprestasi dan beasiswa penyelesaian studi bagi mahasiswa tingkat akhir, kata dia, tetapi besaran anggaran bantuan biaya belakang masih dalam pembahasan.

Rancangan APBD 2025 Kabupaten Penajam Paser Utara diproyeksikan lebih kurang Rp2,851 triliun, kata Tohar.