Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak seksi 1 Semarang/Kaligawe-Sayung sepanjang 10,64 km (kilometer). Ini merupakan porsi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan pembangunan jalan tol dan tanggul laut ini, diharapkan permasalahan banjir dan rob dapat teratasi, khususnya pada daerah Kaligawe-Sayung yang telah mengakibatkan kerugian ekonomi cukup signifikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga, Abram Elsajaya Barus mengatakan, Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 berfungsi untuk mengatasi permasalahan banjir dan rob dengan cara membendung air sebagai sistem polder, yaitu metode pengendalian banjir rob dengan pembangunan tanggul laut yang dilengkapi kolam retensi, pompa, pintu air, dan sistem drainase regional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan air.

"Sistem polder ini akan terintegrasi dengan tanggul yang dibangun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana dan menjadi satu kesatuan sistem yang berfungsi untuk me-manage banjir dan rob," kata Abram Lewat keterangan resminya, dikutip pada Sabtu, 21 Januari.

Jalan Tol Semarang-Demak yang membentang sepanjang 26,95 km ini dibangun dalam 2 Seksi melalui skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta dukungan pemerintah (Viability Gap Fund / VGF).

Untuk Seksi 1 sepanjang 10,64 km yang merupakan porsi pemerintah, telah dilaksanakan kontrak dengan lingkup 3 paket pekerjaan yang meliputi, Paket 1A pekerjaan untuk peninggian Jembatan Kaligawe, elevated freeway, dan pile slab, lalu paket 1B terdapat pekerjaan tanggul laut dan main road, on/off ramp, Jembatan Kali Babon dan Sayung, serta rest area dan gerbang tol, kemudian Paket 1C, yakni pembangunan Kolam Retensi Terboyo (± 189 Ha) dan Sriwulan (± 28 Ha), Rumah Pompa Terboyo dan Sriwulan.

Sedangkan, Seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,31 km dikerjakan melalui Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak dan telah beroperasi sejak Januari 2022 dengan anggaran sebesar Rp4,3 triliun.

Sementara, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mengatakan, kunjungan kerja Komisi V DPR RI kali ini, terkait upaya penanganan banjir dan rob di pesisir Pulau Jawa, khususnya di wilayah Kabupaten Demak yang tentunya akan berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup masyarakat,

"Untuk itu, kami dari Komisi V meminta kepada Kementerian PUPR dan Perhubungan untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak, agar masalah banjir dan rob dapat teratasi," imbuhnya.