Bagikan:

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara terkait rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

Dia menyebut, pembangunan tanggul laut raksasa itu tak akan dibangun dalam waktu dekat. Sebab, giant sea wall merupakan opsi terakhir untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.

"Menurut saya, sih, enggak (akan dibangun giant sea wall) dalam waktu dekat. Itu the last resort untuk membangun giant sea wall," ujar Basuki di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat, 26 Januari.

Basuki mengungkapkan, saat ini pihaknya masih terus mendorong pemulihan lingkungan untuk mencegah abrasi dan penurunan muka tanah.

Saat ini, Basuki menyebut, pihaknya masih fokus untuk memperbaiki program sanitasi. Berdasarkan catatannya, ada enam program sanitasi yang diinisiasi PUPR. Adapun yang berjalan baru dua proyek.

Tak hanya itu, kata dia, pihaknya juga sedang fokus mengerjakan penyediaan air bersih dan Sistem penyediaan air minum (SPAM). Dengan begitu, konsumsi air tanah diharapkan akan berkurang ke depannya.

Menurutnya, saat konsumsi air tanah berkurang, maka penurunan muka tanah juga bisa teratasi.

"Kalau itu sudah bisa ditangani mudah-mudahan rob juga enggak muncul dan itu pun kami bersama dengan (pengerjaan) penyediaan air bersih di Jatiluhur. Ditambah dengan dua SPAM dari Karian (Serpong) untuk Jakarta Barat dan Utara. Kalau itu selesai pada 2030 kami bisa setop pemanfaatan air tanah sebagai penyebab turunnya tanah," ucapnya.

Lebih lanjut, Basuki menilai, apabila seluruh upaya tersebut belum mampu juga menahan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, tanggul laut raksasa baru pun menjadi pilihan.

"Kalau itu sudah bisa berarti (tak perlu ada giant sea wall), tapi kalau masih ada ancaman rob baru tanggul," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah akan membangun proyek tanggul pantai dan tanggul laut (giant sea wall) di kawasan utara Pulau Jawa, dari barat hingga timur.

Adapun estimasi total kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 triliun.

Airlangga menambahkan, kebutuhan pembiayaan tanggul raksasa tersebut akan dipenuhi melalui skema pendanaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Menurut Airlangga, pembangunan tanggul raksasa itu sangat penting lantaran. Sebab, kawasan Pantura Jawa menyumbang sekitar 20,7 persen GDP Indonesia pada 2020 melalui kegiatan industri, perikanan, transportasi dan pariwisata.

"Di samping itu, wilayah Pantura Jawa juga merupakan tempat tinggal penduduk yang cukup padat dengan estimasi jumlah penduduk lebih dari 50 juta jiwa," ujarnya dalam Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai Dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta, Rabu, 10 Januari.

Dia menambahkan, adanya ancaman land subsidence dan fenomena banjir rob yang terjadi di Kawasan Pantura Jawa tidak hanya membahayakan keberlangsungan aktivitas ekonomi dan aset infrastruktur ekonomi nasional di wilayah tersebut, tetapi juga kehidupan jutaan masyarakatnya yang tinggal di sana. Sehingga, berpotensi dapat terkena dampak bencana.

Selain itu, diperkirakan setidaknya terdapat 70 kawasan industri (KI), 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), 28 kawasan peruntukan industri (KPI) serta 5 wilayah pusat pertumbuhan industri (WPPI) dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila penanganan permasalahan degradasi di Pantura Jawa tidak segera ditangani dengan baik.

"Akibatnya kawasan Indonesia berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat banjir rob," imbuhnya.