Buwas soal Usulan Tunjungan Beras PNS: Tunggu Peraturannya

JAKARTA - Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengusulkan agar tunjangan beras TNI-Polri serta PNS kembali menggunakan beras pemerintah dalam hal ini Bulog.

Dengan begitu, kata dia, Bulog memiliki kepastian penyaluran beras.

Ia mengaku telah menyampaikan usulan ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), nantinya akan ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Tunggu peraturannya, tunggu Perpresnya nanti,” katanya ditemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 3 Februari.

Buwas sapaan akrab Budi Waseso mengatakan, usulan ini berangkat dari kondisi Bulog yang sudah tidak lagi menyalurkan beras kepada masyarakat sasaran subsidi pemerintah (rasta atau beras sejahtera).

“Karena sudah menjadi keputusan Pak Presiden Rasta itu tidak ada lagi. Bagaimana untuk beras yang ada di Bulog? karena ini berasa pemerintah kita kembalikan kepada kepentingan TNI Polri ASN,” ucapnya.

Buwas mengakui, keputusan pemerintah memberikan tunjangan beras dalam bentuk uang kepada TNI-Polri serta PNS karena kesalahan Bulog.

Pasalnya, kata Buwas, pada saat itu Bulog memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Karena itu, sekarang tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang.

Buwas mengaku ikut merasakan beras dengan kualitas rendah tersebut.

Pasalnya, Buwas meniti karier di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sejak 1984 hingga berhasil menempati posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Polri.

“Salahnya Bulog pada saat itu, Bulog memberikan beras dengan kualitas yang rendah. Iya bagaimana, saya juga alami. Saya juga termasuk yang ikut merasakan itu. Nah sekarang saya Dirut Bulog, itu harus saya ubah,” ucapnya.

Karena itu, Buwas mengatakan akan mengubah image atau pandangan bahwa Bulog menyalurkan beras kualitas rendah atau kurang mutu. Ia memastikan beras yang akan disalurkan nantinya kualitas premium.

“Iya dong karena mesin kita yang memproduksi tidak mengeluarkan yang medium,” jelasnya.