Bagikan:

JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso mengungkapkan, piutang yang belum dibayarkan pemerintah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun total piutang pemerintah senilai Rp5,2 triliun.

Buwas sapaan akrab Budi Waseso menjelaskan, pemerintah baru membayarkan utangnya sebesar Rp4 triliun sepanjang 2022 lalu. Kata Buwas, ada keterlambatan pembayaran utang tersebut.

“Waktu itu mereka punya utang sama kita, kalau gak salah Rp5,2 triliun. Sudah dibayar Rp4 triliun, jadi sisanya Rp1,2 triliun,” kata Buwas diitemui di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat, 3 Februari.

Lebih lanjut, Buwas berharap, pemerintah sudah melunasi piutang BUMN Pangan tersebut secepatnya.

“Dibayar lah sisa utangnya,” ujarnya.

Adapun piutang Bulog Rp1,2 triliun tersebut belum termasuk selisih harga penugasan beras impor sebanyak 500.000 ton.

Contohnya, sambung Buwas, beras impor dibeli dengan harga Rp9.000 per kilogram (kg).

Namun, sesuai ketentuan perusahaan harus menjual dengan harga medium di pasaran senilai Rp8.300 per kg. Karena itu ada selisih harga Rp700.

Kata Buwas, selisih harga inilah yang nantinya dibayarkan pemerintah kepada Bulog.

Adapun uang yang digunakan untuk menyerap beras impor berasal dari pinjaman perbankan.

“Ini saya beli, ini kan pakai uang pinjaman bank, ini diperhitungkan. Umpamanya saya beli premium ini harga sampai di gudang hitungannya Rp9.000 paling mahal, tapi kita kententuannya kan pasti Rp8.300, berarti ada selisih Rp700 nah ini dibayar oleh negara,” tutur Buwas.