JAKARTA - Perum Bulog beberkan utang pemerintah kepada perseroan sudah hampir menyentuh Rp4 triliun. Bulog terus mengeluhkan kebijakan penyaluran yang tersendat akibat panjangnya arus birokrasi pemerintah. Bahkan, hingga kini penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) masih bermasalah.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan bahwa pemerintah juga tak kunjung memberikan kepastian penyaluran beras stok lama. Ia mengatakan, Rakortas di tingkat kementerian yang sudah berlangsung tiga kali belum menemui jalan keluar.
"Ini bukan tanggung jawab pure bulog (penyaluran beras). Karena (stok tersisa) ini kan penugasan pemerintah dan impor juga penugasan CBP, tapi setelah itu tidak digunakan," tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Senin, 30 Agustus.
Adapun, beban pengadaan beras jalur penugasan sejak 2018 terus menumpuk di gudang dan tidak kunjung terpakai. Konsekuensinya, beras tersisa dari pengadaan dalam dan luar negeri itu pun akan mengalami turun mutu, akibat tidak terpakai menahun lamanya.
Buwas sapaan akrabnya, pun secara berkala terus bersurat kepada Kemenko Ekonomi, Kemendag dan Kemenkeu untuk segera memberikan keputusan. Hal ini karena pengadaan beras sebesar itu menggunakan dana utangan berbunga komersial.
"Sementara kalau kita hitung-hitungan, kita rugi terus. Kalau soal kerugian Bulog memang rugi. Kalau kami laporkan sekarang ini yang disposal 20 ribu ton yang lalu itu sampai hari ini pun belum ada pembayarannya. Jadi negara punya utang ke kita masih Rp173 miliar dari itu dan sampai hari ini belum selesai," ucapnya.
Belum lagi, lanjut Buwas, soal masalah pembayaran beras untuk kepentingan CBP-Bencana tahun lalu, penyaluran beras untuk PPKM, hingga Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CSHP) untuk penugasan yang belum terbayarkan juga.
"Sampai sekarang utang negara dengan Bulog itu hampir Rp4 triliun belum kebayar. Sedangkan ini bunganya komersil, jadi bunga berjalan," ujarnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Buwas mengatakan sejatinya perseroan secara komersial terhitung cukup untung. Namun, jika dihadapkan dengan penugasan persentase itu juga lebih kecil, sehingga dengan piutang yang belum dibayar pemerintah maka Bulog terus merugi.
Bahkan, pada beberapa kesempatan yang lalu juga, Buwas juga mengajukan Menteri BUMN Erick Thohir untuk tidak menilai performa Perum Bulog berdasarkan untung-rugi semata.
"Komersial nyatanya untung, tapi kan persentase lebih kecil dibanding penugasan. Begitu dikonversi dengan penugasan, untung kita tidak ada apa-apanya," jelasnya.
Buwas juga kembali mengingatkan pemerintah bahwa beban bunga komersial terus berjalan. Apalagi, perawatan beras yang sudah lama terbeli pastilah akan semakin mahal, sedangkan kualitasnya terus memburuk. Kata Buwas, Bulog pasrah untuk bisa menjual komoditas tersisa itu dengan harga yang mustahil mahal.
Karena itu, perseroan tidak ingin mengambil risiko lebih jauh dengan menagih keputusan konkret dari keputusan final Rakortas pemerintah.
"Karena ini sudah rapat tiga kali tidak putus-putus, kita tidak mau ambil risiko (rugi)," ucapnya.