Total Utang Bulog Mencapai Rp13 Triliun ke Bank-Bank BUMN, Buwas: Ini Harus Segera Dibayar, Kalau Enggak, Kami Rugi
Direktur Utama Bulog Budi Waseso. (Mery Handayani/VOI)

Bagikan:

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan total utang perusahaan mencapai Rp13 triliun hingga 2021 ke sejumlah bank milik negara. Adapun utang tersebut digunakan salah satunya untuk membiayai pengadaan Cadangan Beras Pemerintah atau CBP.

"Ini memang harus segera dibayarkan, kalau enggak Bulog rugi. Makin lama dibayar, bunga makin bertambah," kata Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam konferensi pers, Selasa, 28 Desember.

Namun sayang, Budi tidak merinci berapa besar beban bunga utang yang saat ini ditanggung oleh Bulog. Di saat yang sama, Budi juga mengatakan bahwa pemerintah masih punya utang Rp4,5 triliun terhadap perusahaan.

Dalam prosesnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membayar dana utang yang digunakan Bulog saat melakukan penugasan. Hanya saja, BUMN di sektor pangan itu terkendala administrasi atau persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan menteri sosial (Permensos).

"Utang begitulah, ada satu kendala, Rp4,5 triliun (utang), kita sudah lakukan upaya, harus ubah Permensos, memang Kementerian Keuangan sudah siap bayar, karena persyaratan belum terpenuhi, ada peraturan Menteri (Sosial) harus diubah, ada kendala," tuturnya.

Namun Buwas, sapaan Budi, tidak merinci secara spesifik beleid yang dimaksudkan. Tercatat, Permensos yang mengatur perihal pengadaan CBP adalah Permensos Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana

Menurut Buwas, Permensos itu harus diubah agar perusahaan bisa menyelesaikan semua kendala yang dihadapi saat ini. Namun sayang, Buwas juga tidak menjelaskan, poin mana saja dalam Permensos yang harus direvisi atau diubah.

"Kami harapannya ada mekanisme atau regulasi yang berubah. Seperti halnya, umpama, ini saya hanya berpikir bahwa kewenangan itu ada di pemerintahan dalam hal ini di Menteri Keuangan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Buwas juga menyinggung pengadaan CBP yang selama ini dikerjakan Bulog yakni 1 juta ton lebih, harus dievaluasi. Sebab, kebutuhan CBP idealnya hanya 800 sampai 850 ribu ton saja per tahun.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan dengan pengurangan angka CBP tersebut, total utang pokok Bulog sebenarnya bisa ditekan menjadi Rp9 triliun.

"Kalau tadi yang disiapkan CBP hanya 850.000, berarti next utang kita itu tinggal Rp9 triliun. Jadi makin berkurang, kita berusaha mengurangi utang-utang itu," tuturnya.