Komisi IV DPR Desak Sri Mulyani Segera Lunasi Utang ke Bulog Senilai Rp4,5 Triliun: Itu Nilainya Cukup Besar

JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera melunasi piutang Perum Bulog senilai Rp4,5 triliun. Sebab, pembayaran utang tersebut akan membantu mendorong operasional Bulog sepanjang tahun ini.

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin berharap RDP bisa merekomendasikan dan menyarankan agar Kementerian Keuangan segera melunasi kewajiban pemerintah terhadap BUMN di sektor pangan tersebut.

"Tolong pada kesimpulan rapat (RDP) dibuatkan, diminta kepada pemerintah, saya kira Kementerian Keuangan untuk melunasi utang Bulog agar mereka bisa bekerja dengan baik dan benar," katanya dalam rapat dengan Dirut Perum Bulog Budi Waseso, Senin, 17 Januari.

Lebih lanjut, Sudin mengatakan bahwa nilai utang pemerintah ke Bulog terbilang besar. Apalagi, Bulog juga memiliki utang kepada Bank Himbara dalam menjalani tugas dari pemerintah.

"Jadi pemerintah punya utang ke Bulog Rp4,5 triliun. Di mana utang Bulog ke Himbara Rp13 triliun. Ini dengan bunga komersial 7,5 persen. Kira-kira kalau setahun itu dari Rp4,5 triliun harus bayar 7,5 persen, kan cukup besar," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada Bulog mencapai hampir Rp4,5 triliun. Utang tersebut merupakan akumulasi dari penugasan pemerintah kepada Bulog untuk menyalurkan bantuan beras PPKM, termasuk program sosial beras sejahtera (Bansos Rastra).

"Memang, ada beberapa utang negara kepada kita di antaranya adalah masalah bantuan beras PPKM, termasuk Bansos Rastra yang lalu. Memang, utangnya hampir Rp4,5 triliun," katanya dalam konferensi pers, di Kantor Bulog, Jakarta, Selasa, 28 Desember.

Buwas, sapaan Budi mengatakan bahwa utang tersebut belum dibayarkan pemerintah. Sebab, ada beberapa peraturan di tingkat menteri yang harus diubah yakni peraturan menteri sosial (Permensos).

"Ada peraturan Menteri Sosial yang harusnya diubah, dan sampai sekarang ini belum ada perubahan. Jadi tidak bisa dibayar utangnya," tuturnya.

Buwas mengatakan dana yang dipakai Bulog untuk menyalurkan beras tersebut merupakan pinjaman dari sejumlah bank milik negara. Ia pun mengaku khawatir bunga pinjamannya akan semakin besar. Karena itu, Buwas berharap pemerintah segera membayarkan utang kepada Bulog. Dengan begitu, Bulog dapat melunasi utang tersebut ke bank.

Lebih lanjut, Buwas mengatakan pembayaran utang pemerintah sangat penting dan berdampak pada pengolahan arus kas perusahaan.

"Bulog ini membelanjakan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan dana utang ke bank. Tentunya efeknya berkaitan dengan masalah bunga. Semakin utang ini tidak dibayar oleh Bulog karena kita utang ke bank, maka semakin besar bunga yang kita tanggung," ucapnya.