JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan saat ini pihaknya menunggu keputusan pemerintah mengenai pengelolaan beras turun mutu sebanyak 106 ton.
Beras tersebut merupakan bagian dari sisa 300 ribu ton beras beras cadangan pemerintah atau CBP yang diimpor sejak 2018.
Budi Waseso (Buwas) memastikan, Bulog tidak akan memusnahkan 106 ribu ton beras turun mutu tersebut. Sebab menurutnya, penurunan kualitas itu masih dalam ambang batas wajar.
"Itu enggak akan dimusnahkan. Mutu hanya tidak seperti ketika beras itu datang, karena namanya beras 3-4 bulan saja pasti sudah turun mutu. Tapi bisa bertahan karena Bulog merawatnya dengan baik," tuturnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin, 29 Maret.
Kata Buwas, keputusan pengelolaan beras turun mutu tersebut akan dibahas pada rapat koordinasi terbatas (rakortas). Buwas mengatakan penanganan hingga pemusnahan beras turun mutu harus memperoleh persetujuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
BACA JUGA:
Sementara itu, Buwas menjelaskan kewenangan penanganan beras CBP yang turun mutu tersebut berada di tangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Karena itu beras CBP, kita tunggu keputusan pemerintah. Apakah dibuat tepung terigu atau apa saja, itu tergantung pemerintah," katanya.
Bulog mencatat masih memiliki sisa beras cadangan 2018-2019 sebanyak 850 ribu ton hingga Maret 2021. Sisa itu termasuk 300 ribu ton yang pengadaannya dilakukan melalui impor dan 106 ribu ton yang mengalami penurunan mutu.
Buwas mengatakan, Bulog juga telah menyerap beras hasil penen petani sebesar 200 ribu ton hingga
hingga 28 Maret 2021. Dengan demikan cadangan beras di gudang Bulog saat ini sebanyak 1 juta ton. Buwas memastikan angka ini telah memenuhi batas minimal stok beras di gudang perusahaannya.