JAKARTA - Presiden Joko Widodo akan memerintahkan Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai badan otoritas pangan menyerap beras dari petani lokal.
"Saya pastikan beras petani akan diserap oleh Bulog dan saya akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu terkait anggarannya," kata Jokowi dalam tayangan Youtube Sekretariat Presiden, Jumat, 26 Maret.
Jokowi memahami bahwa saat ini telah memasuki masa panen raya. Sayangnya, harga beras dari serikat petani belum sesuai yang diharapkan. Maka, Jokowi meminta semua pihak menyudahi polemik terkait impor beras tersebut.
"Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras serikat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok," ungkap Jokowi.
BACA JUGA:
Ia menegaskan sampai beberapa bulan ke depan, pemerintah tidak akan mengimpor beras. "Saya pastikan bahwa sampai bulan juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu sudah hampir tiga tahun impor ini tidak mengimpor beras," tuturnya.
Jokowi mengaku pemerintah telah meneken perjanjian atau MoU dengan negara Thailand dan Vietnam. Namun, hal tersebut bukan berarti pemerintah langsung melakukan impor beras.
"Memang ada MoU dengan Thailand dan Vietnam, itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi berasnya belum masuk," ungkap Jokowi.
Polemik impor beras 1 juta ton ramai dibahas sejak beberapa waktu lalu. Banyak pihak yang menolak, bahkan di internal pemerintah seolah ada beda suara soal rencana impor yang diperuntukkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog.
Rencana impor beras tersebut didukung oleh Partai Golkar. Sementara, PDI Perjuangan menolak. Kemudian, Ombudsman RI menyebut ada potensi maladministrasi dalam rencana impor beras ini.
Awalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan melakukan impor beras 1 juta-1,5 juta ton dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan di dalam negeri, sehingga harga tetap terkendali.
