Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi IV DPR, Sudin, menyayangkan pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang membantah akan impor beras. Akan tetapi, dalam wawancaranya di media, Sudin menyebut Mendag seolah-olah pasi melakukan impor beras yang tinggal menunggu waktu. 

Sudin juga menyesalkan dugaan adanya perjanjian impor beras antara Mendag dan negara pengimpor terkait rencana yang masih mendapat penolakan.

"Yang disayangkan waktu itu dalam rapat kerja saya sudah ingatkan bahwa sebelum akhir bulan ada MoU antara pemerintah Indonesia dengan negara pengimpor. Nyatanya memang sudah ada MoU," ujar Sudin membuka rapat kerja dengan Menteri Pertanian di gedung DPR, Senin, 29 Maret.

Karena itu, politikus PDIP itu mempertanyakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait stok beras yang ada di Indonesia. Termasuk sisa stok dari tahun lalu.

"Maka Mentan, saya minta berapa sih jumlah produksi beras 2020 berapa, kebutuhan masyarakat berapa, di 2021 berapa yang akan dicapai dan berapa konsumsi rakyat Indonesia. Di situ bisa tahu surplus kah atau defisit. Kalau defisit ya silakan saja," jelas Sudin.

Sudin mengatakan, semua pihak menolak adanya impor beras sebab masih banyak cadangan beras yang mengendap di Bulog. Apabila tetap impor, di akhawatir semakin banyak beras yang tak dioptimalkan.

"Saya lihat pengamat semua, baik kepala daerah, anggota DPR, pengamat berbicara di televisi menolak. Yang paling penting adalah apabila Bulog menyerap gabah beras rakyat, terus mau diapakan? Mau disimpan?," sindirnya. 

"Ada 106 ribu ton sudah tidak layak konsumsi dan tidak akan layak konsumsi lagi 170 ribu ton di gudang Bulog. Dan yang sudah dimusnahkan kurang lebih 20 ribu ton. Apabila ini nanti konon katanya misalnya ada impor pada Juli, entah mau diapakan. Jadi jangan suruh Bulog serap petani kemudian disuruh impor saya enggak tau apa jadinya nanti," sambung Sudin.