Soal PDIP Minta Jokowi Evaluasi Menteri LHK dan Mentan, Demokrat: Pertontonkan Arogansi Politik, Hargai Hak Prerogatif Presiden

JAKARTA - Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai PDI Perjuangan (PDIP) telah mengintervensi Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap dua menteri dari Partai NasDem di tengah sinyal akan ada reshuffle kabinet sebelum 2024.

Hal itu Kamhar sampaikan menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat yang mengatakan kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo perlu dievaluasi.

"Itu terbaca sebagai bentuk intervensi politik yang terus menyubordinasikan presiden, yang selalu ditempatkan sebagai petugas partai," ujar Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Selasa, 27 Desember.

Menurut Kamhar, Djarot yang juga anggota Komisi IV DPR itu sebaiknya taat asas saat berbicara persoalan perombakan kabinet. Sebab, hanya Presiden Jokowi yang punya hak prerogatif untuk mengganti atau mencopot menteri.

"Persoalan dinamika politik dalam koalisi pemerintah silakan diselesaikan secara bijak, tanpa perlu mempertontonkan praktik arogansi politik dengan tetap menghargai hak prerogatif presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri LHK dan Mentan menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet.

Menurut Djarot, pergantian tersebut merupakan penyegaran di internal kabinet untuk mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, juga semua menteri juga harus dievaluasi, supaya apa? Supaya ada darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji janji kampanye," ujar Djarot kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Desember.

Djarot lantas menyinggung soal impor beras di tengah digaungkannya swasembada beras. Padahal kata Djarot, saat musim panen dan harga beras naik, malah justru melakukan impor beras.

"Sudah gembar gembor swasembada beras kita impor beras saat harga naik, harusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, malah dihajar dengan impor beras," kata Djarot.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut, kebijakan tersebut akan berdampak kepada para petani. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI selalu menyampaikan untuk melihat data apakah ada kesamaan antara BPS, Kementan, Bulog dengan data yang dimiliki oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional.

"Coba buka dan satukan perlu nggak kita impor, katanya masih cukup.Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," jelas Djarot.