Demokrat Dikabarkan Dapat Jatah Menteri, PDIP: Prerogatif Presiden

JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kabar Partai Demokrat mendapatkan jatah menteri kabinet Indonesia Maju. Hasto menegaskan PDIP menghormati prerogatif presiden dalam melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Terkait dengan reshuffle itu kami sepenuhnya diserahkan kepada Pak Presiden dan apakah mau dilakukan atau tidak, itu akan menentukan efektivitas pemerintahan sampai menyelesaikan tugasnya dan kami berharap Presiden Jokowi membangun legacy terbaik," ujar Hasto, Rabu 4 Oktober.

Hanya saja, kata Hasto, biasanya sebelum reshuffle menteri kabinet, Presiden Joko Widodo akan melakukan komunikasi dengan para ketum partai koalisi pemerintahan, terutama dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hasto sendiri menyebut hubungan Jokowi dengan PDIP sangat erat, seperti yang diperlihatkan pada Rakernas IV PDIP lalu. Hal ini juga sebagai sinyal dukungan Jokowi untuk bakal calon presiden yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo.

"PDIP baru saja mengusulkan suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat. Presiden Jokowi juga menegaskan dalam bisik-bisiknya kepada Pak Ganjar Pranowo, bergerak cepat sehingga begitu dilantik akan menjalankan kebijakan kedaulatan pangan itu," jelas Hasto.

Hasto juga menyinggung soal persoalan hukum yang diduga melibatkan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Menurut dia, Kementerian Pertanian harus bisa memastikan kepentingan petani tetap terjamin di tengah dugaan kasus hukum yang melibatkan Mentan SYL.

"Yang penting adalah bagaimana di tengah persoalan hukum yang terjadi di Kementerian Pertanian, kepentingan petani yang sebentar lagi masuk masa tanam itu tidak boleh diabaikan sehingga masalah ini harus secepatnya diatasi memberikan kepastian hukum," pungkas Hasto.