PDIP Minta Jokowi Lakukan Reshuffle, PAN: Tidak Perlu Dorong-dorong Presiden

JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan semua pihak agar tidak mendorong-dorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Apalagi meminta Presiden Jokowi mengevaluasi menteri-menteri tertentu.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, mengatakan hanya Presiden Jokowi yang berhak melakukan evaluasi atau tidak terhadap kinerja menteri dan para pembantunya. Baik secara rutin, berkala, ataupun dengan tujuan lain.

"Kita hanya bisa menunggu keputusan politik presiden, tidak perlu mendesak dan mendorong-dorong presiden," ujar Saleh kepada wartawan, Selasa, 27 Desember.

Ketua fraksi PAN DPR RI itu, menekankan Jokowi bisa kapanpun melakukan reshuffle karena merupakan hak prerogatif kepala negara. Bahkan, Jokowi bisa mencopot menteri tanpa alasan kinerja, tapi juga bisa atas alasan politik.

"Dalam kasus tertentu, presiden bisa melakukan pergantian kapan saja. Bisa saja alasannya politik, bukan kinerja. Sekali lagi, itu adalah hak dan kekuasaan presiden," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat, meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanggapi soal kemungkinan reshuffle kabinet.

Menurut Djarot, pergantian tersebut merupakan penyegaran di internal kabinet untuk mendukung penuh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, juga semua menteri juga harus dievaluasi, supaya apa? Supaya ada darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi untuk menuntaskan janji janji kampanye," ujar Djarot kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Desember.

Anggota Komisi IV DPR RI itu lantas menyinggung soal impor beras ditengah penggalakkan swasembada beras. Padahal kata Djarot, saat musim panen dan harga beras naik, malah justru melakukan impor beras.

"Sudah gembar gembor swasembada beras kita impor beras saat harga naik, harusnya pemerintah intervensi dong. Saat musim panen dan harganya baik, malah dihajar dengan impor beras," kata Djarot.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyebut, kebijakan tersebut akan berdampak kepada para petani. Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI selalu menyampaikan untuk melihat data apakah ada kesamaan antara BPS, Kementan, Bulog dengan data yang dimiliki oleh Bappenas, Badan Pangan Nasional.

"Coba buka dan satukan perlu nggak kita impor, katanya masih cukup.Yang penting bagi kita harga beras stabil, petaninya bisa untung. Ini semua perlu dievaluasi," jelas Djarot.