Ketua DPR Nilai Wajar Ada Parpol Ingatkan Jokowi soal Reshuffle Kabinet

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal adanya dorongan agar Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet. Dia menilai wajar jika partai politik memberikan masukan kepada Jokowi agar merombak menteri yang kurang membantu pemerintahannya. 

"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Januari.

Namun, Puan enggan menyebut menteri mana yang kurang membantu kinerja kabinet pemerintahan Jokowi tersebut. Sebab dia mengaku tak diajak bicara oleh Jokowi soal wacana perombakan kabinet ini.

"Wah, saya nggak bisa mengatakan itu, karena itu kan hak prerogatif presiden, dan saya nggak diajak bicara sama presiden jadi ya tanyakan ke Presiden," ungkap Puan. 

Ketua DPP PDIP ini kembali menegaskan, bahwa urusan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

"Jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," kata Puan. 

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah, menyarankan NasDem segera pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi sebagai wujud etika politik. Hal ini dikatakan Said tengah isu keretakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh usai mendeklarasikan Anies Baswedan jadi bakal calon presiden (bacapres).

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet," ujar Said kepada wartawan, Rabu, 18 Januari.

Menurutnya, NasDem tidak boleh semaunya dengan masih tetap ada di dalam kabinet sementara menjalin kerjasama dengan oposisi.

"Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang beroposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," lanjutnya.