JAKARTA - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan sertifikasi properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berupa satu bidang tanah di Cinere, Depok.
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kemenkeu Purnama T. Sianturi mengatakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor telah melakukan penyelesaian sertifikasi aset eks BPPN, yang juga terkait BLBI, menjadi sertifikat hak pakai dengan pemegang atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan.
“Sebelum sertifikasi, sertifikat ini masih berstatus hak guna bangunan atas nama pribadi. Adapun penyelesaian sertifikasi dimaksud merupakan upaya optimalisasi barang milik negara 2022 Kantor Pertanahan Kota Depok,” ujarnya dalam keterangan pers pada Kamis, 19 Januari.
Menurut Purnama, pemerintah berharap langkah ini menjadi pemacu KPKNL lain untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan sertifikasi aset properti baik eks BPPN.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Ada Negara Tetangga Buat RI Tekor Rp88 Triliun dalam Setahun, Kok Bisa?
18 Januari 2023, 11:04 -
| EKONOMI
Negara Terbesar Ketiga TBC, Indonesia Disuntik Pinjaman Rp4,4 Triliun oleh Bank Dunia
18 Januari 2023, 14:54 -
| EKONOMI
Pembiayaan UMKM Perikanan Tumbuh 22 Persen, KKP: Sinyal Positif Perekonomian
18 Januari 2023, 16:26
“Sebelumnya, pada Bulan Desember lalu juga telah dilaksanakan serah terima tujuh sertifikat aset properti eks BPPN dari Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe,” tutur anak buas Sri Mulyani itu menjelaskan.
VOI mencatat, perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia diklaim Satgas BLBI merugikan negara sebesar Rp110,454 triliun. Dana tersebut digelontorkan oleh pemerintah dengan maksud untuk membantu penyehatan perbankan nasional ketika dihantam krisis ekonomi 1998
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #israel #iran #palestina #arus balik lebaranPopuler
Terkait
