DPR dan Menaker Ida Gelar Rapat Tertutup, Bahas soal Perppu Cipta Kerja

JAKARTA - Komisi IX DPR RI menggelar rapat dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Berdasarkan jadwal, rapat tersebut membahas mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Rapat dimulai sekitar pukul 10.00 WIB di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 11 Januari.

Awalnya, rapat antara Komisi XI dan Menaker Ida tersebut terbuka untuk umum. Tidak lama kemudian, Menaker Ida tiba-tiba meminta Komisi IX agar rapat kerja hari ini dilakukan secara tertutup.

Ida menjelaskan bahwa sebetulnya yang berwenang membahas pendalaman Perppu Cipta Keja adalah kementerian lain. Namun sayangnya, Ida tidak merinci kementerian yang dimaksud.

Pada kesempatan ini, Ida juga meminta Komisi IX agar pembahasan pendalaman Perppu Cipta Kerja khususnya klaster Ketenagakerjaan dapat dilakukan secara tertutup.

“Izin bapak pimpinan mungkin apabila dimungkinkan sambil sesungguhnya yang mendapatkan mandat untuk menjelaskan kepada DPR adalah Kementerian lain, mungkin jika bapak ibu ingin melakukan pendalaman, mungkin akan lebih leluasa apabila rapat dilakukan secara tertutup,” tuturnya.

Sekadar informasi, kehadiran Perppu Cipta Kerja diwarnai dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya serikat buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Bahkan, puluhan ribu orang yang tergabung dalam Partai Buruh, Serikat Buruh, dan Serikat Petani bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja.

Adapun aksi ini akan digelar pada Sabtu, 14 Januari 2023 mendatang di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan, aksi akan dimulai pada pukul 9.30 hingga 12.00 WIB. Di mana massa aksi berasal dari Jabodetabek, Serang, Cilegon, Karawang, Purwakarta, dan Bandung Barat.

“Jumlah peserta aksi diperkirakan lebih dari 10 ribu orang,” kata Said Iqbal, dalam konferensi pers, Senin, 9 Januari.

Secara bersamaan, kata Iqbal, aksi juga akan dilakukan di beberapa kota industrI. Antara lain di Bandung-Jawa Barat; Semarang-Jawa Tengah; dan Surabaya-Jawa Timur.

Selain itu, sambung dia, aksi juga dilakukan di Banda Aceh-Aceh; Medan-Sumatera Utara; Palembang-Sumatera Selatan; Bengkulu; Batam; Kepulauan Riau; Balikpapan-Kalimantan Timur; dan Banjarmasin-Kalimantan Selatan.

“Termasuk di Ternate-Maluku Utara; Mataran-NTB; Makassar-Sulawesi Selatan; Palu-Sulawesi Tengah; Gorontalo, dan beberapa kota lain termasuk di Papua, Indonesia Timur,” ucapnya.